JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi jalur sepeda di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Sahroni bahkan meminta jalur khusus tersebut dibongkar karena dianggap diskriminatif bagi pengguna jalan lainnya.

“Mohon kiranya Kapolri dengan jajarannya untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut,” kata Sahroni dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).

Merespons hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyetujui usulan pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Pihaknya juga akan mengevaluasi berbagai masalah yang timbul akibat jalur sepeda.

“Terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur sepeda) permanen itu nanti dibongkar saja,” kata Kapolri.

Kapolri beserta jajarannya akan mencari solusi yang tepat untuk menggantikan jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin. Ia bahkan berencana melakukan studi banding ke luar negeri terkait manajemen lalu lintas sepeda di tengah kota.

“Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga, Terkait dengan jamnya, kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja,” ungkapnya.

Selain itu, Kapolri akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI untuk membahas masalah jalur sepeda. Ia ingin ada pengaturan jam operasional sepeda yang melintas di jalan raya agar tidak mengganggu pengguna jalan lain.

“Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut. Ini akan terus kami perbaiki, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, jalur sepeda permanen itu dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 28 miliar. Adapun jalur tersebut dibangun sepanjang 11,2 kilometer.