JAKARTA – Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menurunkan level PPKM di suatu daerah. Menurutnya, perlu ada pertimbangan tertentu dalam menurunkan level PPKM.

“Saya lihat itu terlalu tergesa-gesa mengeluarkan status level. Karena menurunkan level itu harus ada pertimbangannya, ada indikator. Jumlah kasus per minggu bagaimana di daerah, datanya harus akurat," kata Miko saat dihubungi infoindonesia.id, Senin (20/9/2021).

Miko menjelaskan, untuk menurunkan level PPKM harus melihat data testing dan tracing. Artinya, pemerintah tidak hanya melihat indikator jumlah kasus COVID-19, keterisian rumah sakit, dan angka kematian.

Sebab menurutnya, saat ini belum ada wilayah di Indonesia bisa mencapai target testing dan tracing sesuai standar Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ia menjelaskan, WHO telah menetapkan minimal testing sebanyak 1 orang dari 1.000 penduduk per minggu. Sedangkan tracing minimal dilakukan terhadap 30 orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19.

"Itu tidak pernah tercapai. Jadi, pemerintah menurut saya harus memaksa kabupaten kota melakukan tes dan kontak tracing sesuai standar. Apapun itu harus dilakukan," tegasnya.

Meski demikian, Miko mengakui transmisi COVID-19 di Indonesia, termasuk Jawa-Bali memang menurun. Tetapi, persentase penurunan kasus COVID-19 tidak bisa ditentukan karena testing dan tracing setiap wilayah belum sesuai standar.

"Karena semua daerah tidak melakukan testing dan tracing sesuai standar jadi saya tidak tahu," ujarnya.