JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis polymerase chain reaction atau PCR. Menurutnya, Jokowi tak boleh membiarkan hal ini lantaran dapat mengganggu penanggulangan pandemi COVID-19.

“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).

Mulyanto menilai tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi, lanjutnya, menteri yang terlibat punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19 agar menguntungkan bisnisnya.

“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” tegas Mulyanto.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir disebut-sebut terlibat dalam penyedia jasa tes PCR melalui perusahaan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.