JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mendesak dilakukannya investigasi terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. 

Terkait bisnis pengadaan alat dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan keduanya di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia.  

"Sebaiknya semua yang terkait dengan covid, seperti test swab, vaksin, alkes, kartu prakerja, dana pemulihan ekonomi dll diaudit investigasi," tulis Said Didu di akun Twitter pribadinya, Minggu (7/11/2021). 

Hal itu diungkap Said Didu menanggapi keterlibatan Luhut dan Erick Thohir dalam bisnis PCR di Indonesia. Ia mengaku geram dengan ulah pejabat yang kerap memanfaatkan posisinya sebagai pembuat kebijakan untuk kepentingan pribadi. 

"Etika terendah seorang prjabat adalah membuat perusahaan untuk berbisnis untuk kebutuhan rakyat yang terkena bencana dan dia juga yang membuat aturannya. Jelas," tulis Said Didu.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, menjawab tudingan dirinya terlibat bisnis PCR yang banyak dikeluhkan masyarakat.

"Pertama, perlu saya perjelas bahwa Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra dan saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtera di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10 persen," kata Jodi Mahardi, selaku juru bicara Luhut pada Selasa (2/11/2021).

Menurut Jodi, Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS. Sementara itu, terkait PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), ia menerangkan bahwa Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini pada masa-masa awal pandemi adalah salah satu kendala.