DAERAH

Percepat Pembangunan Perbatasan Natuna

Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna. (Puspen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna. (Puspen Kemendagri)


NATUNA - Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan anggaran pembangunan melalui pemerintah provinsi.

"Nah, kami sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja, kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat," katanya usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Rabu (24/11/2021).

Dengan adanya keterbatasan kapasitas fiskal di daerah perbatasan Natuna, Tito mengimbau Pemprov Kepulauan Riau untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut. 

"Pemprov Kepulauan Riau dapat membantu mempercepat pembangunan melalui penyusunan program untuk Kabupaten Natuna," kata Tito saat mendampingi kunjungan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Kepulauan Riau.


Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan Pemprov Kepulauan Riau untuk mendukung percepatan pembangunan Natuna ialah dengan menyalurkan dana hibah. Tito juga mengaku telah mendata apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan negara itu.

"Tinggal nanti evaluasi, yang mana sudah dikerjakan dan mana yang belum," kata Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sejumlah langkah untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Natuna antara lain pembangunan 38 Base Transceiver Station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; perbaikan sarana pendidikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek, serta pembenahan fasilitas pasar oleh Kementerian Perdagangan.

Tito menjelaskan, kunjungannya bersama Menko Polhukam juga untuk menampung berbagai persoalan yang dihadapi jajaran anggota TNI dan Polri di perbatasan Natuna.

Berbagai persoalan tersebut antara lain ketersediaan alutsista yang sudah lawas serta dukungan kebutuhan operasional bagi ketahanan daerah perbatasan.

"Karena tugas dari BNPP itu adalah koordinasi. Jadi, kami akan melakukan koordinasi di bawah arahan dari Bapak Menko Polhukam," ujar Tito.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo