JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Dalam rilisnya, YLBHI melihat ada 10 kesamaan keduanya di sektor pembangunan.

YLBHI memandang pembangunan di era Jokowi dengan Soeharto sama-sama menyingkirkan keadilan bagi masyarakat. Alih-alih menyebut kalau pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi publik, pada faktanya di lapangan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya dikorbankan supaya pembangunan tetap berjalan.

"Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!," demikian yang disampaikan YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia pada Minggu (13/2/2022).

Selain itu, YLBHI juga menilai kalau praktik korupsi tidak pernah lepas dari program pembangunan baik di era Soeharto maupun Jokowi. Adapun 10 kesamaan Jokowi dengan Soeharto menurut YLBHI:

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis

3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan

7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh

9. Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

Terkait hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk tidak asal bicara atau asal bunyi (asbun).

Ngabalin menilai apabila persamaan Jokowi dengan Soeharto itu dikarenakan kasus Wadas, maka menurutnya YLBHI tidak tahu apa-apa. Ia mengklaim kalau tim Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih berada di lapangan untuk menginvestigasi soal kasus kekerasan Wadas.

"Yayasan itu jangan asbun. Dia mesti tahu yang terjadi di lapangan supaya yayasan ini jangan jadi sumber penyebaran fitnah," ujar Ngabalin pada wartawan, Senin (14/12/2022).

Ia juga mempertanyakan kasus Wadas yang akhirnya harus menyalahkan Jokowi hingga menyamakan dengan Soeharto. Ngabalin justru menyinggung Bupati Wadas yang harusnya menjadi pihak paling dini untuk menangani masalah yang terjadi di daerahnya.

"Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi sama pak Harto, tanyain siapa bupatinya di sana, di Purworejo? Masa sih bupati enggak bisa berfungsi menangani masalah itu?," tanyanya.