JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai bahwa proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh atau 100 persen di sekolah perlu diterapkan kembali, seiring menurunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo, mengatakan, PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional (UN), agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.

"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Abraham menyampaikan, PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait. Menurutnya, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).

Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, menurut Abraham, testing ACF di sekolah menurun.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah," katanya.

Abraham memaparkan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi. Jika positivity rate di bawah 1 persen maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun jika positivity rate 1-5 persen maka satu kelas harus dilakukan isolasi.

"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas lima persen, isolasi selama dua minggu," jelasnya.

Selain itu, Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di sekolah, agar para siswa semakin terlindungi dari penyebaran COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.

Meski demikian, dia menyampaikan bahwa pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.

"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan," demikian Abraham.

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya baru akan menerapkan PTM 100 persen dengan menunggu status PPKM Level 1.

"Sambil terus kami lakukan evaluasi. Mudah-mudahan level PPKM di Surabaya yang saat ini Level Dua terus turun ke Level Satu dan bisa menuju ke 100 persen PTM," jelas Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh.

Menurutnya, saat ini, proses belajar mengajar siswa tingkat SD dan SMP di Surabaya masih menerapkan PTM 50 persen, bergantian tanpa sesi dengan durasi enam jam. Sedangkan 50 persennya mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring.

Yusuf menyebut, apabila nanti PTM diterapkan 100 persen, maka tentu di awal pola yang dijalankan tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Sebab, setiap sekolah itu memiliki ruangan kelas dengan kapasitas yang berbeda.

"Kami acuannya tetap pada SKB Empat Menteri dan PPKM Inmendagri. Kalau sudah Level satu kalau memungkinkan 100 persen pakai shift, kami lakukan. Karena kondisi sekolah itu variatif, ada yang luasan kelas lebar, ada yang kecil," paparnya.

Namun, ketika nanti penerapan dengan pola shift tidak berdampak negatif maka dimungkinkan PTM selanjutnya bisa dilaksanakan murni 100 persen. Di sisi lain, dia juga memastikan tetap melakukan evaluasi penerapan PTM 100 persen dengan pola shift tersebut.

"Kalau sudah PPKM Level Satu, PTM diterapkan 100 persen pakai shift. Kami uji coba dulu itu dengan menyesuaikan kondisi ruang kelas. Kalau itu memungkinkan maka dilakukan PTM 100 persen murni tanpa shift," ujar dia.

Pemerintah Kota Mataram juga akan mengkaji kemungkinan dilaksanakannya PTM secara penuh, khususnya bagi siswa tingkat akhir yang akan mengikuti UN.

"Peluang PTM penuh atau 100 persen bagi siswa kelas akhir segera kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Agar anak-anak bisa dipersiapkan lebih maksimal menghadapi Ujian Nasional," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana.

Menurutnya, PTM penuh bagi siswa kelas akhir sekaligus dapat menjadi uji coba untuk penerapan PTM 100 persen bagi semua siswa pada tingkatan sekolah yang ditargetkan setelah Idul Fitri 1443 Hijriyah.

"PTM penuh kita targetkan setelah Lebaran. Sambil kita lihat situasi dan perkembangan COVID-19 beberapa bulan ke depan," kata Mohan.

Dengan status Kota Mataram yang saat ini PPKM Level 1 secara regulasi memungkinkan dilaksanakannya PTM penuh. Hanya saja, dalam pelaksanaannya juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Meskipun nanti kita keluarkan kebijakan PTM penuh, namun prokes harus tetap diterapkan," Mohan berpesan.

Di Ibu Kota Jakarta sendiri, pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen masih dalam tahap persiapan. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, PTM 100 persen digelar menyusul turunnya status PPKM menjadi Level 2 yang diikuti dengan pelonggaran sejumlah aktivitas masyarakat. Namun, terkait waktu pelaksanaannya, Riza belum dapat memastikan karena masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

"Kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," ujarnya, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurut Riza, pelaksanaan PTM 100 persen nantinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan COVID-19 di Jakarta. Sedangkan dalam pelaksanaan PTM 50 persen selama ini belum ada laporan penularan COVID-19 yang terjadi di lingkungan sekolah.

"Sejauh ini tidak ada penularan yang signifikan. Namun demikian ini kita sudah mulai 100 persen tentu harus lebih hati-hati karena ada potensi penularan," jelasnya.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.