SURABAYA - Wakil Presiden RI, Maruf Amin, menyampaikan, masa libur Ramadan 1443 Hijriah kali ini akan menjadi salah satu faktor penentu Indonesia untuk memasuki masa endemi COVID-19.

"Hari raya ini, Ramadan ini menentukan apakah nanti akan masuk endemi atau masih kita di dalam pandemi," kata Wapres di sela kunjungan kerja di Surabaya, Kamis (31/3/2022).

Wapres menjelaskan bahwa pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran pada tahun ini. Syaratnya adalah pemudik harus sudah menerima vaksinasi penguat atau booster. Untuk itu, dia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan selama melakukan mudik.

"Walau katanya tidak begitu berbahaya, tapi di daerah itu banyak orang tua yang lanjut usia. Yang rentan banyak sekali, banyak komorbid, banyak anak-anak," ujarnya.

Wapres juga meminta kepada pemerintah daerah, yang wilayahnya menjadi tujuan pemudik, supaya bersiap untuk menerima kemungkinan mudik dibuka tahun ini, kalau tidak ada lonjakan luar biasa.

Wapres berharap mudik bisa dilakukan oleh masyarakat dan tidak ada lonjakan kasus pasca-Lebaran. Sehingga Indonesia bisa berharap untuk memasuki masa endemi pasca-Ramadan. 

"Sehingga kita bisa normal kembali," ujar Wapres.

Dalam acara Syiar Islam dan Tarhib Ramadhan 1443 Hijriah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wapres mengingatkan, Bulan Suci Ramadan merupakan momentum umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta menumbuhkan solidaritas bangsa.

"Saya mengharapkan bulan Ramadan kali ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, tumbuhnya solidaritas bangsa, serta kita bisa keluar dari pandemi," katanya.

Wapres menekankan tujuan berpuasa adalah untuk membentuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Menurut Wapres, yang dimaksud takwa adalah kepatuhan menjalankan perintah-perintah Allah SWT, baik menjalankan perintah-Nya maupun dalam meninggalkan larangan-Nya.

"Orang yang berpuasa adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dari perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan Allah itu. Oleh karena itu, maka melalui puasa itu orang bisa mengendalikan dirinya, menjadi orang yang bertakwa," paparnya.

Wapres kembali mengingatkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa, bukan karena keturunan, ras atau suku bangsa atau harta dan jabatan. Semua manusia, apapun ras, suku bangsa, jabatan, berapa pun kekayaannya, berasal dari keturunan yang sama yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni Adam dan Hawa.

"Jadi nilai perbedaannya itu hanya satu (karena ketakwaan). Karena ras, keturunan itu hanya melekat sejak lahir, bukan karena upaya-upaya dia untuk menjadi orang yang baik," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Wapres, semestinya berpuasa harus menghasilkan ketakwaan. Apabila puasa seseorang tidak melahirkan ketakwaan, berarti hanya sekadar puasa lahiriah yang hanya mengalami lapar dan dahaga semata.

Tidak Lagi Dibatasi
Sementara itu, Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan, pemerintah tidak lagi membatasi mobilitas warga, bahkan saat libur panjang. Menurut dia, saat ini mobilitas warga sudah seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 dan bahkan lebih tinggi lagi.

Suharyanto mengatakan, sebelumnya peningkatan mobilitas masyarakat dalam periode libur panjang selalu diikuti dengan kenaikan kasus positif COVID-19, dan menjadi salah satu kontribusi adanya gelombang kasus. Selama hampir dua tahun pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan libur panjang setelah Idul Fitri 2021 terjadi kenaikan cukup signifikan, yang diperparah dengan adanya varian Delta. Saat itu, puncak kasus terjadi pada 15 Juli 2021, di mana terdapat 56.757 kasus per harinya.

Kemudian setelah libur Natal dan Tahun Baru, mulai 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022 kasus COVID-19 naik lagi. Dan diperparah dengan adanya varian baru yaitu Omicron, hingga tembus saat itu tercatat hingga 64.000 kasus per hari.

Menurut Suharyanto, saat ini kasus COVID-19 sedang menurun dan sudah semakin baik dari angka positif harian, kematian, maupun yang dirawat di rumah sakit. Oleh karena ketaatan penggunaan masker dan vaksinasi.

"Nah kalau kita batasi lagi terkait dengan mobilitas, ini tentu saja juga berpengaruh kepada ekonomi. Karena untuk mobilitas ini tentu saja sudah tidak dibatasi lagi," ujarnya.

Namun, Suharyanto mengingatkan, upaya pencegahan COVID-19 saat ini adalah mengerjakan protokol kesehatan yaitu utamanya memakai masker dan mengikuti vaksinasi. Dia pun mengimbau masyarakat harus tetap waspada dan hati-hati.

Data vaksinasi COVID-19 di 34 provinsi, angka tertinggi vaksinasi adalah DKI Jakarta, sementara provinsi dengan capaian vaksinasi terbawah adalah Papua.

Secara nasional, untuk kelompok umum, vaksinasi dosis satu yakni 94,37 persen per Kamis. Kemudian dosis kedua 76,5 persen dan dosis ketiga baru 10,67 persen. 

Kemudian untuk kelompok lansia, dosis pertamanya 79,39 persen, dosis kedua 61,39 persen dan dosis penguat 10,66 persen. Adapun untuk kelompok anak usia 6-11, tahun dosis pertamanya mencapai 76,26 persen, dosis kedua 58,92 persen dan dosis penguat baru 0,01 persen.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 1 April 2022.