JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengumumkan layanan kependudukan di Kabupaten Paniai, Papua, kembali berjalan normal setelah sempat terhambat oleh berbagai insiden yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Masyarakat Paniai dapat kembali melakukan perekaman KTP Elektronik dan mengakses layanan kependudukan lainnya sejak pekan pertama April 2022," kata Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Paniai, Washinton, sebagaimana dilansir siaran pers Pusat Penerangan Kemendagri, Rabu (27/4/2022).

"Perekaman, cetak KTP, akta dan lain-lain sudah berjalan kembali. Rata-rata dokumen yang dilayani tidak kurang dari 300 dokumen per hari," kata dia.

Sejak layanan kembali normal per 4 April 2022, Washinton mengakui permohonan yang masuk ke kantornya membeludak. Alhasil, dia meminta bantuan tenaga tambahan dari kabupaten sekitar Paniai.

Demi mengurangi jumlah masyarakat yang datang ke kantor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Paniai berencana datang langsung ke sejumlah distrik untuk memberi layanan kependudukan kepada masyarakat.

Layanan itu yang rencananya diluncurkan langsung oleh Bupati Paniai, Meky Nawipa, akan mulai beroperasi setelah libur lebaran atau pada Mei 2022. 

"Peralatan yang kami persiapkan sudah tiba," ujar Washinton.

Dia menyampaikan, banyaknya warga Paniai yang antusias mengurus dokumen kependudukan merupakan buah dari kerja pemerintah setempat membujuk masyarakat yang sebelumnya melakukan penolakan.

Washinton menceritakan, dirinya bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat adat, mendengar kekhawatiran mereka dan meluruskan berbagai informasi yang menyesatkan. Warga saat itu sempat meyakini perekaman iris mata yang menjadi syarat pembuatan KTP Elektronik berbahaya bagi mereka.

"Saya katakan rekam KTP tidak mengandung hal negatif. Akhirnya, saya lakukan perekaman secara terbuka. Semua bisa lihat sembari menjelaskan tidak ada darah yang dihisap saat perekaman iris mata," tuturnya.

Demi mengurangi kekhawatiran warga, Washinton kepada tokoh masyarakat adat setempat juga mengatakan KTP Elektronik merupakan kartu bantu yang dapat memudahkan kehidupan warga.

"Sebab, selama ini sebutan KTP berarti ada kesan negatif. (Isunya) di dalam ada chip/setan dan lain-lain. Saya ganti sebut kartu bantu karena bisa bantu dipakai ke bank, rumah sakit, bandara, kuliah dan seterusnya," jelas Washinton.

Washinton mengatakan, saat ini kantornya masih membutuhkan pegawai, dukungan keamanan dan peralatan. Ia menyampaikan pihaknya akan berusaha melengkapi kekurangan itu secara bertahap.

Terkait itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kerap mengingatkan pemerintah daerah untuk berinovasi demi mengatasi berbagai tantangan.

"Semangat Dukcapil BISA itu mencari solusi dengan inovasi," katanya.