JAKARTA - Agenda Koalisi Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jakarta berhasil terlaksana dengan baik. Koalisi yang terdiri dari Tim Advokasi Jurkani, Walhi Kalsel, Sawit Watch, dan INTEGRITY Law Firm ini berkunjung ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Kamis (16/5/2022). Mereka diterima langsung oleh Pimpinan LPSK di Ruang Rapat Paripurna Lantai 5.

Dalam pertemuan tersebut, koalisi itu memaparkan berbagai aduan terkait kriminalisasi dan begitu pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam konflik agraria di Kalimantan Selatan. 

Denny Indrayana sebagai Senior Partner INTEGRITY Law Firm menegaskan bahwa Kalsel bisa dikatakan dalam keadaan darurat keadilan, penegakan hukum, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pasalnya, berbagai kasus mulai dari perampasan lahan warga, aksi premanisme, oknum aparat yang represif, hingga pembunuhan seorang advokat (Jurkani) terjadi di Kalsel. 

“Sangat disayangkan, praktik-praktik di atas diduga sering terafiliasi dengan korporasi milik pengusaha kaya raya, Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam,” tuturnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat pagi (17/6/2022).

Menurutnya, kriminalisasi dan praktik mafia di Kalsel perlu menjadi perhatian negara. 

"Para korban dan saksi seakan kehilangan tempat mengadu dan karenanya menemui LPSK untuk meminta perlindungan," ujar Profesor Hukum Tata Negara ini. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, menggambarkan betapa tingginya teror akibat melawan perbuatan korporasi sawit dan tambang di Kalsel. Dia menceritakan keterangan warga Mekarpura pasca aduan tentang penggusuran oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM) di Komnas HAM. 

"Sepulang dari Komnas HAM, mereka itu mencari tempat persembunyian, bahkan sampai ada yang ke luar Kalsel karena dicari dan dikejar oleh 300 preman. Karenanya, hadirnya kami di LPSK untuk memastikan bahwa NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor," pungkas Cak Kiss, sapaan akrabnya. 

Keterangan dari koalisi tersebut dilengkapi oleh Swary Utami Dewi dari Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik yang menjelaskan bahwa LPSK perlu memikirkan memiliki strategi khusus untuk memberi proteksi bagi masyarakat yang menjadi korban konflik agraria. 

"Kejadian ini luar biasa dan harus dihadapi dengan luar biasa. Langkah perlindungan LPSK akan menguatkan asa dan harapan masyarakat dalam perjuangan panjang ini,” ucap perempuan yang juga bagian Tim Advokasi Jurkani ini. 

Mendengar masifnya ancaman dan kriminalisasi di Kalsel, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo turut prihatin dengan keadaan bangsa yang tidak banyak berubah setelah memasuki masa reformasi yang menginjak dua dekade lebih. Menyikapi permohonan perlindungan dari koalisi.

"LPSK bukan hanya akan bertindak apabila menerima aduan, tetapi LPSK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perlindungan proaktif dan darurat. Andaikata korban atau saksi mendapat ancaman serius yang membahayakan nyawa, LPSK dapat mengambil langkah darurat," jelas Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK yang juga menerima koalisi, Edwin Partogi menjelaskan, keterkaitan antara pemberantasan mafia tanah yang sementara digalakkan oleh pemerintah. 

"Sebagai upaya memaksimalkan perlindungan dalam kasus lahan, LPSK akan memberi atensi atas isu Kalsel serta melaporkan problem ini kepada Mahfud MD, Menkopolhukam", tutup Kepala Operasional KontraS 2000-2010 tersebut. 

Sehari sebelumnya, koalisi juga mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjelaskan praktik mafia dan para cukong telah begitu merusak tatanan sosial dan penegakan hukum di Kalsel. PBNU menerima kedatangan koalisi dengan semangat perjuangan yang sama dan akan mengkaji lebih dalam tentang aduan tersebut.

Dalam audiensi dengan PBNU, koalisi mengusulkan beberapa hal, antara lain PBNU kiranya dapat mempertimbangkan untuk meninjau lokasi penggusuran lahan dan konflik agraria di Kalsel. Berikutnya, apabila dimungkinkan, PBNU dapat mendirikan pos pengaduan mengingat sulitnya akses keadilan pada lembaga-lembaga formal di Kalsel. 

Pada kesempatan itu, Swary Utami Dewi dari Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik menambahkan, “Gajah (kekuatan modal yang besar) ini hanya dapat dilawan dengan berjejaring dengan lembaga-lembaga sebesar NU yang memiliki jalan perjuangan untuk kemaslahatan umat,"

Pertemuan ditutup dengan respon baik dari PBNU. H. Amin Said Husni mengatakan bahwa aduan ini akan disampaikan dalam forum rapat harian dan akan dipelajari lebih dalam. Hal senada juga diucapkan oleh Direktur NU Online, Savic Ali.

"PBNU berkomitmen melakukan telaah mendalam atas kasus-kasus di atas. Ketua Umum (Gus Yahya) juga memiliki concern yang sama terkait persoalan agraria dan lahan di tengah-tengah masyarkat”, tutupnya.