JAKARTA - Kartu Prakerja diklaim merupakan salah satu program Government to People (G to P) paling masif yang ada dibandingkan negara-negara lain. Saat negara lain masih berupaya mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan, Indonesia melalui Kartu Prakerja menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi tantangan tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, dalam pertemuan di Davos, Swiss, akhir Mei 2022, Perdana Menteri dari Belanda menyampaikan ketertarikannya kepada Kartu Prakerja dan berpendapat program serupa cocok direplikasi di negara-negara berkembang.

Hingga hari ini, tercatat sudah sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif. 

"Ini juga bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia," tuturnya dalam acara Temu Raya Kita Prakerja, Jumat (17/6/2022).

Menurutnya, sebanyak 56 persen peserta Kartu Prakerja tinggal di desa, 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing.

Kemudian, sebanyak 66 persen menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, 92 persen menggunakan dana bantuan sebesar Rp600 ribu untuk 4 bulan untuk membeli pangan, serta 70 persen untuk modal usaha.

"Sebanyak 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening, tetapi 27 persen itu memilih menggunakan e-wallet, sehingga ini menjadi program inklusi keuangan," katanya.

Kartu Prakerja juga didukung oleh 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau.

"Keberhasilan ini adalah menggabungkan supply dan demand. Seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak secara dinamis menggunakan database dan AI," ujar Airlangga.

Adapun program Kartu Prakerja juga telah dinilai oleh lembaga eksternal seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Ipsos, BPS, lalu United Nations Development Programme hingga World Bank dengan TNP2K.

"Seluruhnya menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam peningkatan skill dan ke pekerjaan pesertanya dan ini mempertegas dampak positif dari program Kartu Prakerja," ucap Airlangga.

Meskipun terbukti bermanfaat dan berhasil meningkatkan keterampilan para pesertanya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya tetap mengevaluasi Program Kartu Prakerja.

"Saya rasa sudah jelas semua manfaat. Ini yang harus saya apresiasi, Pak Menko beserta seluruh tim, dan kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki. Masukan-masukan saya kira banyak diterima," kata Presiden.

Sejumlah perwakilan alumni mengusulkan adanya pendampingan bagi para alumni usai mengikuti pelatihan, agar para alumni betul-betul bisa mengaplikasikan keterampilan maupun memasarkan produk usai pelatihan.

Menurut Jokowi, usulan semacam itu sangat baik dan akan ditindaklanjuti seluruh jajarannya.

"Tadi bagus, yang harus didampingi saya kira juga baik. Nanti kalau ada yang minta di-endorse lagi, ya di-endorse, satu-satu, enggak apa semuanya. Produknya kalau perlu. Karena memang situasi dunia sekarang bukan situasi gampang. Semua negara mengalami kenaikan inflasi. Semua negara mengalami kenaikan harga pangan. Semua negara mengalami kenaikan harga BBM. Semuanya," jelas Presiden.

Presiden berpesan agar alumni Program Kartu Prakerja dan masyarakat lain untuk tetap produktif guna memajukan bangsa. Dia menekankan sumber daya manusia lebih penting dari pada sumber daya alam.

"Sumber daya alam banyak, kalau sumber daya SDM tidak mendukung, tidak ada artinya. Tapi kalau sumber daya alam ada, didukung SDM yang baik seperti yang ada di kanan-kiri saya ini, ini yang nanti akan membuat negara ini maju," jelas Presiden.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Sabtu, 18 Juni 2022.