JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah ada kerja sama penyaluran daging kurban antara pemerintah provinsi dengan organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang sedang disorot akibat dugaan penyelewengan dana umat.

"Sekali lagi ACT tidak ada hubungannya dengan pemprov. Kerja sama yang selama ini ACT itu dengan Baznas," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Menurut Riza, masalah yang saat ini membelit ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ACT dengan Pemprov DKI terkait penyaluran daging kurban.

"Kami sampaikan ACT itu tidak ber-MoU dengan pemprov. ACT Itu kerja samanya dengan Baznas," katanya.

Sebelumnya, pada Senin (4/7/2022) Riza menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kerja sama dengan ACT, menyusul masalah yang menimpa organisasi filantropi tersebut.

"Sejauh ini hubungan kami dengan ACT tidak masalah, termasuk kurban tidak ada masalah. Di satu sisi, sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja. ACT kalau ada masalah itu urusan ACT," kata Riza.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan, secara rinci hewan kurban yang sudah masuk ke Jakarta sebanyak 38.659 ekor sapi.

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan salah satunya ACT untuk penyaluran daging kurban dalam bentuk kemasan.

Namun, menurut Eliawati, rencana kolaborasi penyaluran daging kurban kemasan pada tahun ini baru sebatas undangan dan belum ada tindak lanjut.

"Sampai sekarang belum confirm. Jadi kami undang mereka untuk kolaborasi, silakan saja, siapa saja yang mau," katanya.

Eliawati mengakui sempat mengajak ACT dan Dompet Dhuafa berkolaborasi seperti pelaksanaan tahun sebelumnya untuk penyaluran daging kurban. Tujuannya, agar daging kurban tersebut tidak hanya cepat diterima penerima manfaat tetapi daging itu juga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang.

Karena itu, pihaknya berencana untuk memberikan daging kurban itu dalam bentuk kemasan kaleng.

"DKI kan kota kolaborasi tapi benar memang seperti Pak Wagub sampaikan, kami sampai saat ini belum ada kerja sama dengan ACT," jelas Eliawati.