JAKARTA - Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. 

Responden yang merasa sangat puas sebesar 9,7 persen, cukup puas (57,8 persen), kurang puas (25,8 persen), tidak puas sama sekali (4,4 persen). 

"Jadi total mereka yang puas atau sangat puas 67,5 persen," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei bertajuk "Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi" yang diikuti secara daring, Senin (11/7/2022).

Dia menjelaskan, responden yang mengaku sangat puas terhadap kinerja pemerintah karena kerap memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Alasan kedua, pemerintah membangun infrastruktur. 

"Kinerjanya sudah bagus, orangnya merakyat, orangnya baik. Itu alasan paling banyak yang dipilih oleh reponden kenapa mereka puas dari 57,8 persen itu," ujaf Burhanuddin.

Sementara, dari total responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah karena permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan pokok tidak kunjung selesai.

"Karena faktor harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, bantuan tidak merata," kata Burhanuddin. 

Terkait bantuan tidak merata, menurut Burhanuddin, disebabkan ada banyak kebocoran yang terjadi saat pemerintah mendistribusikan. 

"Ada banyak yang tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan, itu menjadi sumber ketidakpuasan juga," ungkapnya.

Jadi, pemerintah ke depannya perlu berhati-hati dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Sebab jika bantuan tidak diterima akan berdampak pada respon yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah.

"Memicu ketidakpuasan buat masyarakat yang tidak menerimanya. Apalagi jika mereka merasa berhak menerima bansos," jelas Burhanuddin.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat juga disebabkan kurangnya lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Bahkan, angka pengangguran di Indonesia mencapai 6,7 persen.

"Kemiskinan tidak berkurang, gagal menanggulangi pandemi ada 3,9 persen," kata Burhanuddin.

Adapun, survei Indikator Politik Indonesia dilakukan dengan populasi yang terdiri atas seluruh warga negara Indonesia pemilik hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih dan sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang dan berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden yang terpilih kemudian diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Dengan metode penarikan acak bertingkat, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi atau batas kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.