JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Papua.

"Buktinya apa? Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang dikomandani Wakil Presiden langsung," kata Moeldoko dalam pemaparan media di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menekankan peningkatan dana otsus, perbaikan tata kelola dan peningkatan partisipasi masyarakat adat.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, pemerintah dan DPR juga telah menyetujui pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) berbentuk provinsi yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua.

Menurut Moeldoko, terkait aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, hal itu dilakukan karena kelompok tersebut takut terhadap capaian pembangunan.

"Masyarakat umum di Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, tidak ingin dilibatkan dalam aksi kekerasan mereka (KKB)," jelasnya.

Berdasarkan data Maret 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan kekerasan sebanyak 226 kali di Papua yang di antaranya tindak pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintah, sekolah dan rumah warga dengan tujuan menyebarkan teror kepada masyarakat.

Sementara pada April hingga Juli 2022, tercatat KKB melakukan kejahatan sebanyak 18 kali dengan korban meninggal 22 orang.

"Saya mendapatkan laporan dari para bupati, bahasanya sama (tidak ingin dilibatkan dalam aksi kekerasan). Selanjutnya, pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu SARA yang dikembangkan oleh KKB dan agar bisa beraktivitas seperti sediakala," ujar Moeldoko.