MATARAM - Komisi Pemilihan Umum membutuhkan peran semua pihak, termasuk media massa, supaya masyarakat mengetahui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu.

Demikian disampaikan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Divisi Teknis, Zuriati, dalam acara Ngopi dan Diskusi Senja bertema "Peran Serta Stakeholder Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024" di Resto Savah Hidden Glamping & Eatery, Mataram, Selasa (9/8/2022).

"KPU membutuhkan peran semua pihak," katanya.

Menurut Zuriati, saat ini masyarakat akan lebih banyak mengakses media. Oleh sebab itu, media massa bisa mengambil peran untuk menyampaikan informasi kepada publik.

"Misalnya informasi-informasi terkait dengan syarat keanggotaan partai politik. Nah itu bisa diajukan ke KPU," ujarnya.

Zuriati juga mengajak masyarakat mengecek Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU untuk memastikan apakah masuk keanggotaan partai politik atau tidak.

"Misalnya begini, bisa jadi input-nya salah, kita masuk keanggotaan partai politik. Ini kan akan dicek KPU untuk memastikan data itu benar atau salah," jelasnya.

Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan potensi kerawanan di Pemilu 2024.

"Kita sudah melakukan pemetaan untuk mengantisipasi kemungkinan dan kerawanan. Kita belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, bersama jajaran, komisioner KPU kabupaten/kota Se-NTB dan perwakilan media massa.