LOMBOK BARAT - Badan Pengawas Pemilu RI melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama stakeholder terkait di Kabupaten Lombok Barat, Selasa (30/8/2022).

Ketua Bawaslu Lombok Barat, Abrar, menyampaikan terima kasih pihaknya dipilih menjadi tuan rumah sosialisasi parpisipatif khusus perempuan oleh Bawaslu RI.

"Partisipasi perempuan di Lombok Barat cukup tinggi. Dulu di Panwascam juga banyak yang perempuan, begitu besok rekrutmen Pancwascam kouta perempuan menjadi perhatian kita," jelasnya.

Abrar mengatakan, Bawaslu Lombok Barat ke depan akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pada Pemilu 2024.

"Kegiatan yang berkaitan dengan perempuan kita perbanyak. Mereka bisa memengaruhi pemilih untuk menyukseskan pemilu," katanya.

Menurut Abrar, perempuan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan, sehingga sangat dibutuhkan dalam sosialisasi.

"Seperti pengawasan di tingkat TPS, kita tetap memperhatikan perempuan," katanya.

Aktivis perempuan yang juga Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mimah Susanti, menilai partisipasi perempuan dalam pemilu masih disebabkan oleh lemahnya regulasi, sehingga masih ada ketimpangan jumlah perempuan dan laki-laki dalam penyelenggaraan pemilu.

"Akses informasi tidak merata, gerakan afirmasi mengalami hambatan dan pemilih perempuan tidak otomatis dukung calon perempuan," katanya saat memaparkan materinya

Mimah menjelaskan, berdasarkan riset Puskapol UI tahun 2022, jumlah keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum RI dan Bawaslu masih terjadi ketimpangan. Misalnya keterwakilan perempuan di KPU hanya satu dan laki-laki enam orang. Untuk Bawaslu provinsi ada 38 perempuan dan 150 laki-laki. Di KPU provinsi 39 perempuan dan 150 laki-laki. 

"Bawaslu kabupaten/kota 315 perempuan dibanding 1.599 laki-laki. Di KPU 441 perempuan dibanding 2.101 laki-laki," ujarnya.

Menurut Mimah, upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu di antaranya memulai pendidikan politik sejak dini di lingkungan keluarga.

"Anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah sampai universitas didorong untuk aktif mengikuti organisasi untuk menambah pengalaman," jelasnya.

Selain itu, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Dengan memberikan kesadaran tentang pemenuhan hak dan kewajiban.

"Mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik, melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini," demikian Mimah.