SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, mempertanyakan serapan anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai belum maksimal hingga September 2022.

Pasalnya, sampai saat ini ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang dalam pelaksanaan realisasi anggarannya masih minim.

Dia mencontohkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas PUPR yang memiliki anggaran cukup besar.

“Sangat memprihatikan karena memasuki triwulan ketiga realisasi anggaran masih rendah. Kalau saya amanati, ini ada yang tidak beres pada jajaran Pemprov Kaltim,” terangnya.

Menurutnya, saat ini semua kegiatan pemerintah sudah dipermudah dengan mendaftar pada e-katalog. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

“Sekarang saya tanya di mana hambatannya. Saya tidak ada urusan. Tapi yang menjadi urusan ketika hal itu menghambat realisasi anggaran yang sudah ditetapkan,” tegas politisi PKB tersebut.

Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan, menjelaskan, keterlambatan realisasi anggaran disebabkan banyaknya kegiatan pada pembangunan. Sebab, rata-rata rekanan meminta uang muka.

“Pengerjaan fisik di lapangan masih tahap pekerjaan,” kata Kurniawan yang dijumpai usai menghadiri Temu Karya Taman Budaya ke-XXI.

Meski begitu, pihaknya terus berupaya mempercepat agar realisasi anggaran bisa digunakan secara maksimal. “Ke depannya kami akan mempercepat serapan anggaran. Saat ini juga Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sudah kami gelontorkan sekitar Rp38 miliar,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)