SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut pihak-pihak yang melakukan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu merupakan pengkhianat negara.

"Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara. Itu berkhianat kepada negara," jelasnya saat memberikan arahan secara daring kepada camat, kepala desa serta ASN dan jajaran Forkopimda Se-Kabupaten Blora, Rabu (21/9/2022).

Pengarahan yang diinisiasi Bupati Blora, Arif Rohman, itu dilakukan setelah ada kejadian istri perangkat desa di daerah tersebut meminta uang sumbangan dari penerima BLT BBM.

Menurut Ganjar, kenaikan harga BBM sudah melalui pertimbangan matang seiring kenaikan harga minyak dunia, sehingga pemerintah pusat melakukan penyesuaian dengan cara memangkas subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp502 triliun untuk kemudian dialokasikan ke sektor lain.

"Ini sudah melalui pertimbangan matang. Penyesuaian mesti dilakukan, bukan menaikkan, tapi mengurangi subsidi," ujarnya.

Mengenai kasus pemotongan BLT di Kabupaten Blora, Ganjar mengapresiasi gerak cepat dari kepolisian yang langsung memeriksa dan bupati juga mengumpulkan camat, kades dan forkopimda.

"Saya mengingatkan kepada mereka, enggak boleh, apapun enggak boleh (memotong bantuan), dan kita minta ini peringatan terakhir. Kalau enggak besok diproses, pasti diproses," jelasnya.

Ganjar juga meminta selama pembagian kompensasi BBM dan BLT sekaligus sebagai verifikasi dan validasi data, sebab masih ada laporan bahwa masyarakat kategori mampu bahkan nama seorang kepala desa masuk dalam daftar penerima bantuan.

"Kami minta ini diawasi sekaligus verifikasi dan validasi data, sehingga data terakhir yang disampaikan itu yang nanti digunakan. Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos dan saya akan ikut pantau. Satu juga ingatkan lagi tidak boleh memotong seluruh bantuan yang ada," paparnya.

Sebelumnya, kasus pemotongan dana BLT BBM terjadi di Dukuh Nglego, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Blora. Pemotongan sebesar Rp20.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dalih untuk iuran itu dilakukan oleh istri perangkat desa setempat.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 22 September 2022.