JAKARTA - Saling kritik antara Partai Demokrat dengan PDIP merupakan hal yang wajar. Apalagi, adu kritik itu dilakukan menjelang pemilu serentak 2024.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Haryadi saat diwawancarai Info Indonesia, Selasa (27/9/2022).

"Tentunya masing-masing partai akan berebut ruang publik dan menarik simpati massa. Hanya saja saling kritik itu akan menarik jika disertai dengan argumentasi dan data yang kredibel," kata Reza.

Reza mengatakan, kritik berdasarkan data dan argumentasi akan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Sayangnya, adu kritik yang ditonjolkan saat ini, hanya sebatas adu mulut antar elite politik.

"Hal ini dapat mengedukasi publik sekaligus menunjukkan kontras pendekatan dalam isu strategis dalam mengelola negara," kata Reza.

Reza menuturkan, seharusnya para elite politik ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebab, masyarakat ingin mengetahui sejauh mana para elite itu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

Sehingga, dapat memunculkan solusi alternatif dalam kebijakan publik, contohnya seperti mencari solusi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi konsep dari Partai Demokrat maupun PDIP.

"Namun, tampaknya saling kritik antara PDIP dan PD juga kental nuansa hubungan politik personal antar elitenya yang kurang harmonis," jelas Reza.

Jadi, kata dia, sangat wajar jika situasi tersebut dimaklumi oleh publik sebagai bentuk perseteruan politik dengan dimensi subjektivitas dan hubungan antar personal yang lebih menonjol.

Kendati begitu, Reza menilai, perseteruan antara Partai Demokrat dengan PDIP masih dalam koridor demokrasi dan political discourse yang sehat. Maka, perseteruan itu tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air.

"Kecuali disertai dengan politik mobilisasi dan blocking politik dalam kebijakan," pungkasnya.