LOMBOK BARAT - Nelayan di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, mengeluh sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk mesin perahu yang akan digunakan melaut.

Ketua Karang Taruna Desa Meninting, Akhmadi, mengatakan, nelayan mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite sebab perahu nelayan menggunakan mesin ketinting. Untuk membeli Pertalite mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Keluhan nelayan yang pertama soal regulasi dan pengunaan surat rekomendasi yang menjadi syarat registrasi, agar masyarakat bisa melakukan pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken," katanya kepada Info Indonesia, Minggu (9/10/2022).

Akhmadi mengungkapkan, rekomendasi dari DKP NTB hanya berlaku satu bulan, sehingga nelayan harus mendapatkan rekomendasi baru untuk bulan-bulan berikutnya.

"Ini kan mempersulit nelayan untuk mencari nafkah melaut. Seharusnya masa aktif tiga bulan, jadi tidak singkat," dia menyesalkan. 

Masalah lainnya tidak hanya rekomendasi DKP, namun rekomendasi tersebut harus teregistrasi pada aplikasi MyPertamina. Ini dinilai menyulitkan nelayan yang banyak belum paham aplikasi tersebut.

"Nelayan kita di sini pegang handphone saja jarang, terus diharuskan untuk paham cara kerja aplikasi," ujar Akhmadi

Akhmadi mengaku para nelayan telah beberapa kali bertemu dirinya dan mengeluhkan persoalan tersebut. Dia berharap masalah tersebut dapat diselesaikan bersama dengan solusi yang meringankan nelayan dalam mencari Pertalite.

Sebelumnya, pada 27 September 2022 lalu telah dilakukan temu dengar oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Batulayar (APMB) di Kantor Camat Batulayar membahas regulasi pembelian BBM oleh nelayan.

Pertemuan dihadiri langsung Manager SPBU Meninting, Sahabudin. Dia mengatakan, nantinya SPBU Meninting akan menerapkan jam operasional khusus bagi nelayan yang ingin membeli BBM, sehingga tidak bercampur dengan masyarakat lain. Selain itu, SPBU juga akan memasang spanduk sosialisasi jam operasional untuk nelayan membeli BBM.

"SPBU secara nasional telah menerapkan sistem digitalisasi yang terkoneksi dengan internet, sehingga keluarnya BBM otomatis terpantau di pusat," kata Sahabudin.

Nelayan cukup membawa surat rekomendasi dan akan diverifikasi oleh SPBU, sehingga dapat membeli BBM sesuai kuota.

Pernyataan pihak SPBU tersebut mendapat tanggapan Akhmadi. Dia mengatakan, sejak pertemuan pada September lalu hingga sekarang SPBU Meninting tidak pernah memasang spanduk informasi waktu pembelian BBM untuk nelayan. 

"Spanduk sosialisasi sesuai yang dijanjikan belum ada. Nelayan masih bercampur membeli BBM dengan masyarakat umum," ujarnya.

Akhmadi juga menyayangkan SPBU Meninting melayani pembelian BBM oleh nelayan dari Mataram. Itu menyebabkan antrean panjang. Dia meminta agar nelayan Mataram membeli BBM pada SPBU yang disediakan di Kota Mataram, sehingga tidak memicu antrean panjang di SPBU Meninting. 

Dia menekankan agar setiap permasalahan yang muncul diharapkan selalu diskusi bersama mencari solusi tanpa harus melakukan aksi yang dapat merusak nama baik masyarakat Meninting.

"Kita kedepankan diskusi tanpa aksi dengan selalu menjalin komunikasi bersama pihak aparat keamanan," ujar Akhmadi.