JAKARTA - Pemerintah terus berupaya agar agenda pembangunan sesuai rencana (on the track), meskipun saat ini Indonesia sedang berjibaku mengatasi dampak krisis global. 

IMF mengibaratkan ekonomi Indonesia sebagai titik terang saat dunia dilanda kegelapan. 

Mengutip data IMF, ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling sehat di dunia. Hal itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas lima persen dengan inflasi yang relatif terkendali.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti kerja sama kebijakan otoritas moneter dan fiskal, menjaga anggaran subsidi, dan mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan sosial demi mempertahankan daya beli masyarakat.

"Hasilnya terlihat, inflasi kita masih lebih rendah atau moderat dibandingkan banyak negara lain," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dalam diskusi bersama pemimpin redaksi dan pimpinan media terkait capaian kinerja pemerintah pada 2022, berdasarkan keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (16/10/2022).

Menurut Moeldoko, selain menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, pemerintah juga memperkuat fondasi ekonomi melalui penguatan produk dalam negeri, terutama dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu dilakukan dengan menerapkan ketentuan pengadaan barang dan jasa melalui UMKM dalam negeri yang harus mencapai minimal 40 persen untuk kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. 

“Pemerintah juga mendorong UMKM mendaftarkan produknya ke e-Katalog. Sehingga, produk UMKM bisa terserap oleh belanja pemerintah dan menciptakan multiplier effect (efek pengganda ekonomi) yang lebih besar," tuturnya.

Selain itu, Moeldoko juga memastikan pemerintah terus mencari peluang untuk meningkatkan produksi lifting (produksi) minyak dan gas bumi (migas). Hal itu agar target lifting minyak satu juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 bisa terwujud. Pemerintah juga terus mencari sumber-sumber minyak dengan harga kompetitif guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Selain itu, secara paralel pemerintah mendukung transisi menuju energi hijau, serta pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri,” ujar dia.

Sementara, terkait dengan persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dia mencontohkan, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi listrik, LPG, dan melanjutkan jaring pengaman sosial COVID-19 untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sedangkan peningkatan pendapatan, dilakukan melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pemberdayaan masyarakat, transfer aset lahan sarana produksi dan ternak, serta akses modal dan pasar.

Mantan Panglima TNI ini menyebut, pemerintah juga berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan mengatasi masalah tidak tepatnya bantalan sosial.

Saat disinggung mengenai pencegahan korupsi, dia mengatakan pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan skema belanja pemerintah itu telah mampu mencegah kemahalan harga barang dan jasa sebesar 10-15 persen.

"Selain itu juga terjadi efisiensi belanja pemerintah," ujarnya.

Moeldoko mengingatkan soal tantangan dari ketidakpastian global yang menyebabkan krisis finansial, krisis pangan, krisis energi, dan krisis iklim. Sementara itu, di dalam negeri juga akan terjadi dinamika tahun politik menjelang Pemilu 2024, dan potensi aksi radikalisme jika politik identitas marak.

"Menjawab tantangan-tantangan tersebut, penting bagi kita semua untuk membangun awareness (kesadaran), gotong royong, dan resiliensi," kata Moeldoko.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 17 Oktober 2022.