DAERAH

Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Penyebab Longsor di Lombok Utara

Kepolisian bersama BPBD dan relawan mengecek kondisi titik longsor di jalur Senggigi, Lombok Barat, menuju Pemenang, Lombok Utara, NTB, Senin (17/10/2022). (Antara/Polda NTB)
Kepolisian bersama BPBD dan relawan mengecek kondisi titik longsor di jalur Senggigi, Lombok Barat, menuju Pemenang, Lombok Utara, NTB, Senin (17/10/2022). (Antara/Polda NTB)


INFO INFONESIA. MATARAM - Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD Nusa Tenggara Barat, Achmad Puaddi, menduga penyebab banjir dan longsor yang terjadi di sekitar kawasan wisata di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, akibat alih fungsi lahan.

"Kemungkinan ada perubahan fungsi lahan di sana, sehingga sampai terjadi longsor. Karena dulu-dulu tidak pernah sampai begini," katanya di Mataram, Selasa (18/10/2022).

Menurut Puaddi, menindaklanjuti dugaan ini pihaknya berencana akan turun ke lapangan meninjau lokasi tersebut untuk memastikan kondisi lingkungan di sekitar. Karena dari informasi sementara yang dihimpun, terdapat banyak bangunan di atas perbukitan kawasan wisata tersebut.

"Seperti apa tata ruangnya, kita akan tinjau perizinan bangunan yang ada di tempat itu," ujarnya.

Puaddi mengatakan, pemerintah daerah perlu meninjau lokasi tersebut secara komprehensif untuk mencari penyebab utama bencana longsor yang terjadi. Karena pihaknya tidak meyakini banjir dan longsor di wilayah itu disebabkan karena tingginya curah hujan semata.


"Kalau melihat curah hujan, biasa-biasa saja, kami curiga ada kerusakan lingkungan di sana. Karena kok bisa hancur infrastruktur hanya dengan curah hujan seperti itu, berarti lingkungannya sudah rusak," terangnya.

Namun demikian, terlepas dari apa penyebab banjir dan longsor tersebut, Puaddi mengingatkan kepada pemerintah, baik provinsi dan kabupaten, untuk secepatnya melakukan penanganan. Sehingga dampak dari bencana tersebut dapat diminimalisir.

Karena keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas utama, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam bencana longsor tersebut. Akan tetapi Puaddi tidak ingin dampak dari bencana tersebut karena terlambat tertangani justru menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat.

"Pemerintah harus cepat hadir, jangan biarkan masyarakat terkatung-katung karena tanggung jawab pemerintah menyelamatkan rakyat. Segala kesulitan masyarakat tanggung jawab pemerintah mengatasinya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Julmansyah, mengatakan, terkait penyebab banjir dan longsor di kawasan wisata itu mengaku masih harus menunggu laporan secara lengkap dari tim dan KPH Rinjani Barat.

"Tim Dinas dan KPH Rinjani Barat baru balik dari mengecek lokasi di Malaka. Saya masih menunggu laporannya," katanya.

Berdasarkan data Dinas Sosial NTB, jumlah warga yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan wisata itu pada Minggu sore (16/10/2022) mencapai 473 Kepala Keluarga (KK) atau 1.419 jiwa. Sedangkan jumlah dusun yang terdampak meliputi Dusun Setanggi, Dusun Lendang Luar, Dusun Malimbu dan Dusun Badung.

Tidak hanya itu, banjir dan longsor tersebut mengakibatkan jalan wisata menuju kawasan wisata Senggigi di Kabupaten Lombok Barat dan kawasan wisata Malimbu di Lombok Utara, hingga Senin pagi tertutup total akibat material longsor masih menutupi ruas jalan. Namun saat ini jalur tersebut sudah bisa dilalui kembali.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo