BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menghadiri acara Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI di Hotel Novotel Balikpapan beberapa waktu lalu.

Acara tersebut diawali dengan serah terima jabatan dari Ketua Umum APPSI 2019-2022, Anies Rasyid Baswedan, kepada Ketua Umum APPSI 2022-2023, Isran Noor. Serah terima jabatan itu ditandai dengan penyerahan bendera APPSI dari Anies kepada Isran Noor.

Isran Noor selaku Gubernur Kaltim membuka secara resmi Rakernas APPSI yang dihadiri gubernur dan perwakilan gubernur seluruh Indonesia, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Ketua Dewan Pakar APPSI M Ryaas Rasyid, Forkopimda Kaltim, bupati dan wali kota se-Kaltim dan pimpinan OPD Pemprov Kaltim.

Anies mengatakan,  mulai bertugas di akhir 2019, di mana dalam hitungan tiga bulan Indonesia mengalami pandemi. Sehingga, hampir semua kegiatan yang direncanakan di 2020 praktis difokuskan pada aktivitas-aktivitas domestik masing-masing.

“Sebagaimana diamanatkan di dalam ART Bab 4 paragraf kedua bahwa bila ketua umum APPSI berakhir masa jabatannya bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan gubernur, maka selanjutnya digantikan oleh wakil ketua, dan kita ketahui, wakil ketua selama ini adalah Bapak Gubernur Kalimantan Timur, jadi terima kasih bahwa proses berjalan dengan baik dan malam hari ini kita bersama-sama menjadi saksinya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Isran Noor menyatakan, pihaknya tengah memperjuangkan nasib tenaga honorer se-Indonesia agar tetap bekerja. Serta memikirkan keadilan dalam perimbangan keuangan daerah yang selama ini jauh dari harapan seluruh daerah di Indonesia.

“Jadi, masalah itu datang pergi datang. Contohnya yang kini berkembang, yaitu tenaga honorer yang mau dihapus. Untuk itu, APPSI akan memperjuangkan nasib mereka bersama APKASI dan APEKSI,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan, dilihat dari visi misi yang disampaikan Gubernur Kaltim, selaku pimpinan DPRD, dia merasa ikut senang dan mendorong terhadap masalah tenaga honorer untuk tidak dihapuskan.

“Mudah-mudahan ada perubahan, sehingga para honorer ini juga tidak dihapuskan dan mungkin bisa ditingkatkan menjadi PNS. Karena kalau tenaga honorer dihapuskan, maka pemerintah provinsi akan lumpuh nantinya, kita sudah memetakan itu,” kata Seno Aji.

Menurut Seno Aji, selama kepemimpinan Anies, program APPSI berjalan cukup baik dan lancar. Setiap bulan mereka melakukan pertemuan dan berdiskusi tentang bagaimana pemerintahan provinsi bisa berkembang dan memberikan kepastian hukum.

“Nah, ini yang kami harapkan memang, apalagi Indonesia ini negara maritim. Saya pikir ini langkah yang cukup baik,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)