JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. 

Pernyataan itu disampaikan, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam acara Pelatihan SDM Kepemiluan secara daring, Rabu (2/11/2022). Hal itu juga ia sampaikan merespons karena beberapa pihak yang berupaya membatasi hak masyarakat untuk memilih.

"Potensi aspek pemilih yang kita perlu pastikan keamanannya seperti ancaman dan gangguan pada kebebasan pemilih. Kemudian kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih," ungkap Bagja.

Makanya, kata Bagja, Bawaslu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan atas dugaan pelanggaran pemilu. 

Dia menjelaskan, aspek pelanggaran yang kerap kali berkembang di masyarakat seperti penyebaran berita hoaks, politisasi suku; agama; ras serta antar-golongan (SARA), dan pernyataan kebencian (hate speech). 

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut perlu diredam agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai. Tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Untuk meredam potensi pelanggaran itu, kata Bagja, Bawaslu butuh keterlibatan dari seluruh masyarakat dan para tokoh agama. Selain itu, Bawaslu juga akan melaksanakan kegiatan seperti pengembangan desa anti-politik uang dan sosialisasi yang berkaitan dengan politisasi SARA. 

Selanjutnya, ujar Bagja, Bawaslu akan melakukan pembinaan para kader lulusan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

"Ini yang dihadapi Bawaslu. Saya harap semua bisa berpartisipasi bersama-sama mengawasi pemilu," pungkas Bagja.