SAMARINDA - DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-50 Masa Sidang III Tahun 2022, Senin (14/11/2022). Hasilnya, legislatif dan eksekutif menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD 2023.

Kegiatan yang digelar di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim ini dihadiri Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta Wakil Ketua Seno Aji, Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo. Sementara, Pemprov Kaltim dihadiri Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi.

APBD Kaltim 2023 direncanakan mencapai Rp17,20 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan sebesar Rp13,99 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,04 triliun, transfer Rp5,93 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp13,85 miliar.

Kemudian, penerimaan pembiayaan pada APBD Murni 2023 sebesar Rp3,20 triliun. Sementara, belanja terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17,20 triliun. Pengeluaran melalui belanja daerah sebesar Rp17,03 triliun yang telah direncanakan untuk belanja. Selain itu, pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp168,8 miliar.

Menurut Hadi Mulyadi, Rancangan APBD 2023 telah disetujui sebesar Rp17,20 triliun. Menurutnya, semua ini merupakan kerja keras seluruh Anggota DPRD Kaltim bersama TAPD Pemprov Kaltim.

“Alhamdulillah sampai dengan pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini, semuanya terlaksana dengan baik serta mencerminkan dinamika politik yang demokratis hingga disetujuinya Ranperda tersebut secara bersama,” ungkap orang nomor dua Benua Etam itu.

Pada kesempatan itu, dia juga membeberkan bahwa Ranperda APBD Kaltim 2023 senilai Rp17,2 triliun tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kaltim. Karenanya, kerja keras yang telah dibangun ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perencanaan serta penganggaran maupun pengelolaan keuangan daerah di Kaltim.

“Semoga dapat mengoptimalkan pembiayaan prioritas pembangunan untuk memenuhi target RPJMD Kaltim. Karena itu, Pemprov Kaltim sangat bersyukur atas kerja sama yang telah terjalin baik dan harmonis selama ini,” terangnya.

“Tentu ini menjadi modal dasar untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,” lanjut pria kelahiran Kota Samarinda tersebut. (Nn/Adv/DprdKaltim)