JAKARTA - Pernyataan para pemimpin yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menekankan peran penting pariwisata untuk pemulihan global.

Begitu disampaikan pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Chusmeru, dikutip dari Antara, Minggu (20/11/2022).

"Ada dua hal krusial yang disepakati dalam deklarasi tersebut, pertama peran penting pariwisata untuk pemulihan global dengan pendekatan berbasis masyarakat," kata dia.

Dia mengatakan, hal tersebut sejalan dengan harapan banyak pihak untuk mengembangkan pariwisata di Tanah Air. Dalam mengembangkan sektor pariwisata, kata dia, butuh keterlibatan masyarakat.

"Pelibatan itu dapat dimulai dari tahap perencanaan sampai pengembangan pariwisata di daerah," jelas dia.

Kata dia, pelibatan masyarakat menjadi penting, karena mereka yang memahami tentang potensi wisata di daerah serta upaya menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

"Pelibatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berinvestasi di sektor pariwisata daerah," terang dia.

Menurutnya, prinsip pariwisata yang lestari dan menyejahterakan dapat terwujud.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal krusial kedua yakni menguatkan mobilitas Internasional yang aman untuk pemulihan pariwisata.

"Hal ini dapat dipahami, mengingat pariwisata sangat sensitif terhadap kondisi keamanan suatu negara, baik gangguan keamanan kriminalitas maupun wabah penyakit," katanya.

Apalagi pandemi COVID-19 di Tanah Air belum sepenuhnya berakhir. Jadi, peneranapan protokol kesehatan di tempat wisata harus sangat diperhatikan. 

"Penerapan protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE masih relevan dalam upaya menguatkan mobilitas Internasional untuk pemulihan pariwisata," katanya.

Dengan demikian, kata Chusmeru, akan meningkatkan jaminan keamanan dan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung.

KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 berhasil mengesahkan pernyataan para pemimpin atau Leaders’ Declaration. 

Beberapa kepala negara G20 menyepakati antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi dan lain sebagainya.