JAKARTA - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berharap rencana kenaikan tarif pembayaran ke rumah sakit tidak membuat sumber dana BPJS Kesehatan mengalami defisit. 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengingatkan agar keuangan BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Kita punya pengalaman BPJS pernah tekor, ya. Saat ini BPJS pertumbuhannya sangat baik. Jangan sampai nanti kenaikan itu nantinya membuat BPJS mengalami kesulitan keuangan lagi," kata Moeldoko saat menerima kedatangan Direktur Utama BPJS, Ali Ghufron Mukti, di Gedung Bina Graha Jakarta, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Moeldoko meeminta kepada rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk membelanjakan anggarannya membeli alat kesehatan produksi dalam negeri.

"Kalau serapan belanja alkes dalam negeri tinggi, industrinya juga akan tumbuh dan serapan pekerjanya juga besar," ujarnya.

Dia menambahkan, pembelian alat kesehatan buat dalam negeri juga telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Makanya, hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak. 

"Ini sudah menjadi perintah Presiden. Jadi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi, mitra BPJS 66 persen adalah rumah sakit swasta. KSP juga akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ini," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya siap mendorong rumah sakit yang menjadi mitra untuk menyerap alat kesehatan produksi dalam negeri. Salah satu caranya dengan menambahkannya ke dalam perjanjian kerja sama.

"Hanya untuk monitoringnya nanti apakah rumah sakit benar-benar menjalankan kesepakatan, ini yang kami butuh dukungan dari pihak lain, termasuk dari Kantor Staf Presiden," pungkasnya.