JAKARTA – Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, melaporkan persoalan terkait penambangan minyak ilegal di wilayahnya kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Kamis (24/11/2022).

Apriyadi mengadukan ancaman terhadap lingkungan, keselamatan warga, bahkan potensi konflik yang terjadi akibat aktivitas penambangan minyak ilegal di Muba.

"Prinsipnya Pemkab Muba ingin ada solusi dari persoalan ilegal drilling ini, tentu dengan tidak menzalimi masyarakat dan merusak lingkungan yang terus menerus terjadi akibat aktifitas ilegal drilling dan refinery," tegasnya.

Apriyadi mengatakan, saat ini, akibat aktivitas penambangan minyak ilegal tersebut sudah menyasar ke pencemaran sungai di Kabupaten Muba.

"Tadi sudah kami sampaikan semuanya ke Pak Moeldoko. Semoga dalam waktu dekat ada solusi yang konkret," harapnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengaku sangat prihatin dengan kondisi penambangan minyak illegal di Kabupaten Muba.

"Apa yang sudah dilaporkan Pak Bupati Apriyadi ini akan menjadi atensi nantinya. Ini juga sudah menjadi sorotan Bapak Presiden," ujarnya.

Berdasarkan data, hingga September 2022, tercatat ada sebanyak tujuh ribu lebih sumur minyak ilegal di Kabupaten Muba yang dikelola masyarakat dan jumlah tersebut terus bertambah.