JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut, Presiden Joko Widodo telah mengkalkulasi siapa yang pas untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Moeldoko mengatakan, penentuan Panglima TNI merupakan pekerjaan yang berulang berdasarkan penilaian, mempertimbangkan sejumlah faktor, dan ditentukan Presiden. Penunjukan matra TNI secara berurutan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tidak wajib dilakukan dalam menunjuk Panglima TNI.

Menurutnya, aspek psikologi memang harus dijaga, dalam arti setiap matra memiliki kebanggaan masing-masing. Namun, penunjukan matra secara berurutan bukan sebuah kewajiban dan segala keputusan ada di tangan Presiden.

“Tiga-tiganya baik, tiga-tiganya oke punya hak. Secara konstitusi, semua punya kesempatan jadi panglima,” kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Moeldoko meyakini pergantian Panglima TNI tidak akan mengganggu kinerja TNI. Sebab, selain adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional di Kementerian Pertahanan, institusi TNI memiliki rencana strategis. Sehingga, siapapun yang ditunjuk menjadi Panglima TNI akan melanjutkan renstra tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, akan mengirim surat presiden (surpes) mengenai nama calon Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa ke DPR Senin sore.

“Sekarang ini dikirim ke DPR RI, yang mengirim Pak Mensesneg,” kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Pramono enggan menjelaskan siapa nama yang dikirim Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa.

“Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) nanti yang sampaikan ke publik,” kata Pramono.





Sesuai UU 34/2004 tentang TNI, calon Panglima TNI bisa berasal dari tiga kepala staf matra TNI ataupun mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI. Saat ini, terdapat tiga kepala staf pada tiga matra TNI yang berpeluang untuk menjadi Panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.