JAKARTA - Komisi I DPR masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan, pihaknya siap melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI kapan pun waktunya. Ketika penugasan tersebut sudah ada, maka Komisi I DPR akan melaksanakan rapat internal untuk membahas rangkaian mekanisme uji kelayakan.

"Biasanya rapat internal memutuskan kapan tanggal uji kelayakan. Lalu, calon Panglima TNI menyerahkan berkas administrasi dan pimpinan Komisi I DPR akan memverifikasi. Kalau dokumen dinyatakan lengkap, maka dilaksanakan uji kelayakan," kata Abdul Kharis di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Setelah uji kelayakan dilaksanakan, Komisi I DPR akan mengunjungi kediaman Laksamana Yudo Margono untuk mengetahui keseharian calon Panglima TNI tersebut. Kunjungan tersebut memang sengaja dilakukan setelah uji kelayakan agar tidak ada spekulasi yang berkembang di masyarakat.

"Kalau kunjungan dilakukan sebelum uji kelayakan, nanti disangka ada bocoran-bocoran pertanyaan yang ditanyakan saat uji kelayakan," ujarnya.

Abdul Kharis juga berharap Laksamana Yudo Margono dapat menjelaskan poin-poin prioritas sebagai calon panglima TNI pada uji kelayakan dan kepatutan.

Menurutnya, poin-poin prioritas itu penting disampaikan dalam presentasi uji kelayakan dan kepatutan, mengingat jabatan panglima TNI nantinya akan dijabat sekitar 11 bulan. Sehingga, program-program kerja yang disusun Yudo harus rinci dan ringkas.

Yudo juga harus merinci program prioritas apa saja yang dilakukan dalam waktu kurang dari setahun untuk direalisasikan.

"Pak Yudo akan menjadi panglima TNI sekitar 11 bulan, kurang dari setahun. Karena itu, visi dan misi beliau harus dipadatkan agar bisa dilaksanakan dalam waktu 11 bulan," ujar Abdul Kharis.