JAKARTA - Komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, per November 2022, telah mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi sebesar Rp584,59 triliun. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terus mendorong peningkatan belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah karena belum tercapainya target sebesar Rp400 triliun.

"Akan tetapi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah baru mencapai Rp343,29 triliun dari target Rp400 triliun," kata Luhut dalam sambutan secara daring di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres 2/2022 di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Luhut menjelaskan, berdasarkan Inpres 2/2022, Presiden telah memberikan instruksi kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memanfaatkan serta memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa.

Tujuan dari instruksi tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

"Patut kita banggakan bersama bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif," imbuhnya.

Secara khusus, Luhut juga mengapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menginisiasi dan mengawal penerbitan Inpres 2/2022, serta secara aktif mendukung akselerasi implementasinya.

Luhut juga terus mendorong komitmen semua pihak untuk mengurangi belanja impor. Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal hanya 5 persen dengan 95 persen untuk belanja PDN atau berkisar Rp1.002 triliun.

"Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan perhitungan BPS, peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp400 triliun saja, dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6-1,7 persen dengan serapan 2 juta tenaga kerja. Apalagi apabila seluruh Rp1.002 triliun untuk belanja PDN," jelasnya.

Luhut juga mengapresiasi capaian e-katalog yang telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Presiden Jokowi sebanyak 1 juta produk pada 2022.

"Kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program e-katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di e-katalog lokal," katanya.