PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2023 oleh Presiden Joko Widodo melalui video conference, Kamis (1/12/2022).

Presiden Jokowi mengatakan, penggunaan APBN atau APBD 2023 harus dilakukan secara optimal dan konsisten. Sebab, saat ini, ekonomi dunia sedang dalam keadaan tidak baik.

“Dengan anggaran ini, kita tidak hanya harus bertahan, tapi juga memanfaatkan peluang yang bisa mendongkrak perekonomian, sehingga kita siap menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi," kata Jokowi.

Dia menuturkan, penggunaan anggaran harus ditujukan pada program yang menjadi prioritas, serta mengacu pada enam hal yang telah direkomendasikan pemerintah pusat. Yakni penguatan kualitas SDM, akselerasi sistem bantuan sosial untuk masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya di sektor ekonomi, menumbuhkan sentra ekonomi baru, dan revitalisasi industri.

"Serta mendorong hilirisasi pemanfaatan birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Ini penting dilakukan sehingga ekonomi tetap tumbuh," terangnya.

Sejauh ini, upaya Indonesia cukup berhasil dalam mendongrak perekonomian di tengah meningkatnya angka inflasi yang dialami sejumlah negara di dunia.

"Di saat inflasi dunia di atas 10 persen, namun kita mampu mengendalikan laju inflasi tersebut. Ini kerja bersama yang harus terus ditingkatkan. Ekonomi negara ini termasuk yang terbaik saat ini," paparnya.

Pada kuartal II-2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen. Sementara, di kuartal III-2022 meningkat menjadi 5,72 persen.

“Kita juga mengalami surplus perdanganan selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Rencana besar kita harus direalisasikan di tengah gejolak ekonomi dunia saat ini," ujarnya.

Jokowi mengingatkan agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak terjebak dalam rutinitas dalam penggunaan anggaran belanja.

"Ini butuh pengawalan ketat. Jangan terjebak rutinitas. Kita harus memperbesar pembelian produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Program juga harus selaras antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Percepat realisasi belanja APBN dan APBD menjadi hal wajib yang harus dilakukan," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, APBN maupun APBD merupakan instrumen terpenting dalam mendongrak perekonomian.

"Kualitas belanja pusat dan daerah harus terus ditingkatkan. Pembelanjaan juga harus dilakukan tepat guna, sehingga upaya untuk menumbuhkan perekonomian ini berjalan baik," katanya.

Dia menambahakan, penggunaan anggaran 2023 harus responsif dan optimal. Selain itu, perkembangan ekonom global juga harus diwaspadai, sehingga bisa mengambil langkah tepat dalam penggunaan anggaran.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyatakan terus berupaya dalam mendongrak ekonomi daerah dan menekan laju inflasi. Salah satunya melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diinisiasinya. GSMP memiliki andil cukup besar dalam mendongkrak ekonomi, bahkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan menjadi pendorong terkendalinya inflasi di Bumi Sriwijaya.

Maka tak heran, di bawah komando Herman Deru, Sumsel masuk dalam sepuluh besar provinsi terbaik dalam mengendalikan inflasi di Indonesia.