SAMARINDA - Bank Indonesia Kalimantan Timur menyebut, sepanjang 2022, pemerintah setempat bersama kabupaten/kota berhasil menjaga ketahanan pangan, meski banyak komoditas yang didatangkan dari luar daerah, sehingga inflasi mampu dikendalikan.

Terkait inflasi dan ketahanan pangan, BI Kaltim senantiasa melakukan sinergi bersama pemda dan pihak terkait dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kaltim dan kabupaten/kota.

Deputi BI Kaltim, Hendik Sudaryanto, menjelaskan, hasil dari sinergi itu adalah tahun ini TPID Kaltim kembali meraih predikat TPID Terbaik di wilayah Kalimantan, yang diterima oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di akhir November, beberapa hari lalu.

Kemudian provinsi dan dua kota yang menjadi acuan indeks harga konsumen (IHK) di Kaltim juga mendapat pemberian Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian Inflasi.

"Tahun ini, berbagai program pun berhasil diimplementasikan seperti penguatan pasokan dengan menggalakkan produksi lokal, urban farming di tingkat RT, baik di Samarinda maupun Balikpapan melalui pembagian ribuan bibit cabai, kerja sama antardaerah, hingga pasar murah berkala," kata Hendik di Samarinda, Senin (5/12/2022).

Saat acara pertemuan tahunan BI, Hendik mengatakan, untuk inflasi 2023 akan kembali pada kisaran 3 persen plus minus 1 persen. Prakiraan ini disadari oleh implementasi berbagai kebijakan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, sejalan dengan langkah penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai seiring optimalisasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dalam semarak GNPIP, telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) untuk penguatan pasokan pangan di Samarinda dan Balikpapan, karena dua kota ini menjadi acuan IHK Kaltim.

Tahun ini pun telah dilakukan peresmian Mini Bebaya Mart bersama Pemkot Samarinda, kemudian ada Kios Stabilisator Inflasi yang dilengkapi dengan pembayaran nontunai melalui aplikasi QRIS.

"Ke depan, ketahanan pangan Kaltim masih perlu diberdayakan. Antara lain melalui penguatan infrastruktur sarana prasarana, penguatan data neraca pangan, tindak lanjut kesepakatan KAD, pemberian subsidi ongkos angkut di wilayah 3T, serta pemanfaatan belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi," katanya.