DAERAH

Apriyadi Paparkan Capaian Kinerja Triwulan II Pemkab Muba ke Kemendagri

Penjabat Bupati Muba, Apriyadi Mahmud (kiri), saat mengikuti rangkaian Penilaian Penjabat Kepala Daerah Triwulan II Secara Virtual di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin di Palembang, Rabu (21/12/2022).
Penjabat Bupati Muba, Apriyadi Mahmud (kiri), saat mengikuti rangkaian Penilaian Penjabat Kepala Daerah Triwulan II Secara Virtual di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin di Palembang, Rabu (21/12/2022).


PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mendapatkan penilaian kinerja dari Kementerian Dalam Negeri, Selasa (20/12/2022). Pemkab Muba mendapatkan penilaian dengan kategori baik, yakni capaian skor 26 (92.9 persen). 

Kemudian, Penjabat Bupati Muba, Apriyadi Mahmud, mengikuti rangkaian Penilaian Penjabat Kepala Daerah Triwulan II Secara Virtual di Kantor Perwakilan Musi Banyuasin di Palembang, Rabu (21/12/2022). 

Di hadapan Tim Penilai Kemendagri, Apriyadi  memaparkan realisasi program kerja di Triwulan II. 

"Dari aspek pemerintahan, yakni layanan kesehatan, Pemkab Muba sangat konsen dengan penanggulangan stunting yang diperkuat dengan delapan layanan inovasi yang saat ini sudah berjalan," ungkap Apriyadi. 

Lalu, penanganan dan penanggulangan stunting juga diperkuat dan didorong lewat kepala desa yang dimaksimalkan melalui dana desa. 


Di sektor pendidikan, Pemkab Muba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan konsen meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pelatihan kepada guru dengan menggandeng Balai Guru Penggerak. 

"Realisasi lain kami memenuhi sarana TIK bagi sekolah SD-SMP yang saat ini sudah 60 persen dari total 724 Satuan Pendidikan (Satpen), meningkatkan sarana prasarana sekolah di wilayah 3T, mempertahankan pendidikan gratis berkualitas, menambah anggaran untuk pendampingan dana BOS, dan menerima PPPK guru sebanyak 857 orang di 2023," jelasnya. 

Kemudian, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. 

"Pemanfaatan data P3KE (Pencacaran Percepatan Percepatan Kemiskinan Ekstrem), kami saat ini kian masif berkoordinasi dengan pihak BPS (Badan Pusat Statistik)," tuturnya. 

Untuk realisasi pemasangan jaringan gas (jargas) dan penanganan illegal drilling menjadi prioritas utama. Untuk pemasangan jargas dilakukan dan diprioritaskan di desa ring 1.

"Lalu, untuk penanganan illegal drilling, kami lakukan penutupan sumur dan refinery, serta penanganan pencemaran lingkungan," paparnya. 

Sementara itu, tim penilai yakni Inspektur III Itjen Kemendagri, Arsan Latif, mengatakan, Kemendagri mengapresiasi sejumlah realisasi program yang telah dilakukan Apriyadi Mahmud. 

"Prinsipnya kami Tim Kemendagri terbuka untuk mengawal dan mendampingi Pemkab Muba meningkatkan kinerja program yang akan dilaksanakan," terangnya. 

Arsan meminta agar program kerja terus dititikberatkan secara langsung ke masyarakat. "Inovasi-inovasi yang dilakukan terus dipertahankan dan ditingkatkan," sambungnya.

Editor: Rusdiyono