JAKARTA - Pemerintah telah melarang ekspor bahan mentah, yaitu nikel dan bauksit, serta akan melanjutkan komoditas tambang lainnya. Meski begitu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia bukan negara tertutup.

Jokowi menegaskan, Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap negara manapun, termasuk perusahaan dalam dan luar negeri untuk bersama-sama membangun industri hilirisasi di dalam negeri.

Kepala Negara mempersilakan negara dan perusahaan lain untuk berinvestasi membangun industri pengolahan di dalam negeri, baik untuk nikel, bauksit, dan komoditas tambang lain. Perusahaan dari negara lain juga dapat bekerja sama dengan BUMN ataupun swasta Indonesia untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri.

Hal itu karena Jokowi menginginkan setiap pengolahan bahan mentah pertambangan ataupun sektor lain dapat menghasilkan nilai keekonomian yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, Indonesia dapat menikmati manfaat ekonomi, mulai dari penerimaan pajak, royalti, hingga pembukaan lapangan kerja karena terbangunnya industri pengolahan di dalam negeri, ketimbang melakukan ekspor bahan mentah.

“Kami ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu ada dalam negeri. Kalau kita ikut join, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, yang namanya kesempatan kerja itu ada dalam negeri. Yang kami inginkan itu masa tidak boleh,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Jokowi hari ini mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri. Larangan ekspor bahan mentah juga sebelumnya telah diberlakukan sejak 2020 untuk bijih nikel.

Sebelum ada larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor mineral logam itu hanya Rp17 triliun atau USD1,1 miliar per tahun. Namun, setelah ada larangan ekspor bijih nikel dan terbangunnya hilirisasi, nilai ekspor bijih nikel meningkat menjadi Rp326 triliun atau USD20,9 miliar pada 2021 atau meningkat 19 kali lipat.

"Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain," tegas Jokowi.