JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 17 partai politik yang berhak menjadi peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022. Usai penetapan tersebut, ada pihak-pihak menuding Istana mengintervensi proses pemilu di KPU.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 tidak perlu menuduh atau menyalahkan siapapun atas kegagalannya.

Menurutnya, partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu sudah memiliki takdir atau garis tangan karena tidak melengkapi persyaratan verifikasi dengan baik.

"Kalau tidak lolos berarti memang tidak didukung oleh cukup (persyaratan). Jadi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sudah garis tangannya begitu, garis tangan namanya itu," kata Ma'ruf Amin di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/12/202).

Ma'ruf Amin mengatakan, seluruh partai politik seharusnya dapat berjalan di atas aturan yang ada dan melengkapi persyaratan sesuai aturan agar bisa lolos menjadi peserta pemilu. Apabila partai politik tidak puas dengan hasil yang ditetapkan KPU selaku penyelenggara pemilu, maka partai tersebut bisa melakukan gugatan melalui lembaga yang ditunjuk.

"Kita kan sudah melakukan pemilu, pilpres, pileg, ini kan bukan satu kali, sudah beberapa kali, sudah ada aturan mainnya, seharusnya kita ya berjalan di atas aturan. Oleh karena itu, menurut saya, itu seharusnya kita berjalan di atas aturan itu dan tidak perlu kemudian, ketika misalnya tersingkirkan, tidak lolos, kemudian dia menuduh ada pihak-pihak. Seharusnya dia melengkapi sesuai dengan aturan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengaku tahu ada sejumlah pihak yang menuduh dirinya ikut campur tangan dalam proses verifikasi partai politik menjadi calon peserta Pemilu 2024.

"Paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam HUT Ke-16 Partai Hanura di Jakarta, Rabu (21/12/2022).