JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa defisit APBN 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun atau setara 2,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi sementara itu jauh lebih rendah dari yang diasumsikan melalui Perpres 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun atau 4,5 persen terhadap PDB, sehingga mendorong upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih baik.

Sri Mulyani menekankan, angka defisit yang dirilis pemerintah tersebut masih bersifat sementara. Sebab, pembukuan realisasi APBN 2022 masih belum melewati proses audit.

Dia mengatakan, defisit anggaran tersebut terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih rendah dari realisasi belanja negara.

Kemenkeu mencatat, selama 2022, realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.626,4 triliun atau tumbuh 30,6 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya (yoy).

Kinerja pendapatan negara itu utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, dengan rincian penerimaan pajak Rp1.716,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp588,3 triliun.

Sedangkan, belanja negara sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp3.090,8 triliun atau tumbuh 10,9 persen dari realisasi di 2021 yang berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.274 trilun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp816,2 triliun. Adapun realisasi pembiayaan sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp583,5 triliun atau tumbuh negatif 33,1 persen (yoy).

Bendahara Negara mengatakan, penurunan realisasi pembiayaan anggaran konsisten terjadi dalam dua tahun terakhir.

"Jadi ini menggambarkan APBN segera menyehatkan diri untuk kita selalu siap dalam menjaga perekonomian dan juga masyarakat," terangnya.