INFO INDONESIA. JAKARTA - Wacana reshuffle mencuat keras menjelang tahun pemilu sebagai penentu masa akhir periodisasi. Presiden Jokowi didesak secara terbuka oleh parpol pengusung untuk mengevaluasi kinerja para menteri agar target pemerintahan tercapai seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara Khusus, salah satu politisi yang langsung dihubungi tidak ingin disebut nama di dalam tulisan. Presiden telah sepakat membidik secara khusus menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Terutama Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang harus mendapat perhatian untuk dievaluasi.

Terlepas dari persoalan politik dalam rencana reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju, harus konsentrasi dalam melakukan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Antara lain tidak melupakan target dalam ketahanan ekonomi agar terus bertumbuh, berkeadilan diiringi peningkatan kualitas. 

Finalisasi di pemerataan wilayah untuk mengurai kesenjangan yang diiringi perkembangan ekonomi, serta terciptanya SDM yang mampu menciptakan daya saing untuk menunjang revolusi mental dalam pembangunan kebudayaan. Juga mmbangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dalam perubahan iklim. Di antara sederet target akhir masa periode juga harus menjadi salah satu catatan target dalam reshuffle.

Dampak badai politik ini membuat situasi tidak kondusif. Bilamana Presiden dan para menteri melupakan rencana target berkelanjutan. Meski belum berakhir masa dua periode gerbong dalam koalisi sudah keluar dari jalur rel.

Tentu saja desakan reshuffle yang dilontarkan oleh PDIP pasti memiliki dampak politik yang menarik kita simak. Reshuffle di penghujung kekuasaan Presiden Jokowi tidak hanya akan menyegarkan darah kabinet tapi juga bisa mengubah konfigurasi peta menjelang Pemilu 2024.

Reshuffle ini juga menunjukkan telah, sedang, dan akan terjadi pergesekan politik tingkat elit yang sangat tajam hingga pemilu selesai.

Sebagai rakyat, kita berharap agar pergesekan politik yang ditandai dengan keputusan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Sebab, kegaduhan politik tingkat elit selalu saja korbannya rakyat kecil.

Menurut penulis, reshuffle boleh saja dilakukan segera oleh Presiden Jokowi. Karena memang itu hak prerogatif presiden. Namun, juga jangan lupa harus dihitung dengan cermat dampaknya, baik secara politik maupun dampak sampingan lainnya.

Bila masalahnya sudah berawal dari politik, hemat penulis, memang harus diselesaikan secara politik. Jangan sampai mengganggu rencana kerja berkelanjutan. Itu artinya Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas agar kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan koridor politik yang menjadi dasarnya. 

Itu bermakna Presiden Jokowi harus mengambil sikap segera melakukan reshuffle kabinet, terutama dari para menteri yang secara sikap politik sudah berseberangan dengan politik presiden.

Apapun alasannya, sikap politik yang sudah berbeda dari koalisi, seperti yang ditunjukkan oleh Partai Nasdem pasti akan membuat tidak nyaman semua pihak yang tergabung di koalisi. 

Sikap dua kaki yang diperlihatkan oleh Nasdem sangat tidak sehat dalam berpolitik. Seharusnya, Nasdem tanpa diminta pun sudah harus tahu etikanya. Yaitu menarik para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Karena sudah jelas sikap politiknya berseberangan dengan koalisi pemerintahan dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, sementara pemerintahan dipegang oleh partai koalisi yang direpresentasikan oleh Presiden Jokowi.

Sikap tegas Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri asal Nasdem akan mengakhiri polemik dan ketidaknyamanan semua anggota partai koalisi yang saat ini menjadi garda terdepan mengawal pemerintahan.

Kita sangat menanti ketegasan Presiden Jokowi. Lakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.