SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyatakan Pemprov Kaltim berencana menjual sisa emisi karbon dalam program Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024 kerja sama dengan Bank Dunia.

Berdasarkan kontrak yang ditandatangani Pemprov Kaltim dengan Bank Dunia, penurunan emisi karbon yang harus dicapai oleh Kaltim yakni 22 juta metrik ton yang terbagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 5 juta metrik ton, tahap kedua sebanyak 8 juta metrik ton, dan tahap ketiga 9 juta metrik ton.

Menurut Isran, pada 2023, Provinsi Kaltim mulai mendapatkan insentif atau kompensasi atas penurunan emisi karbon sebesar USD110 juta atau setara Rp1,65 triliun dari Bank Dunia. Saat ini, emisi karbon Kaltim masih ada sisa kurang lebih 8 juta metrik ton yang belum mendapatkan kompensasi.

“Uang USD110 juta itu adalah sebuah nilai untuk 22 juta metrik ton equivalent carbon dioxide dengan harga USD5 per ton,” ungkapnya.

Menurut mantan Bupati Kutai Timur itu, harga emisi karbon di dunia di atas USD12 per metrik ton. Bahkan, perusahaan energi asal Belanda, Shell, bisa membeli mencapai USD25 per metrik ton.

“Bisa kita bayangkan, kalau bisa 8 juta metrik ton itu seharga USD25 per tonnya, kami akan mendapatkan dana USD200 juta, dan USD200 juta itu kalau di konversi dengan kurs dolar sekarang, ini akan menghasilkan Rp3,2 triliun, dan ini hanya sisa emisi karbon yang belum mendapatkan kompensasi,” paparnya.

Isran menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk validasi pengukuran yang tahap kedua yang sudah mencapai 40 juta metrik ton. Jika 40 juta ton itu dikali dengan USD25, berarti ada USD1 miliar yang dihasilkan dari kekayaan hutan dan karbon yang dimiliki Kaltim.

“Dengan uang sebanyak itu, apa yang tidak bisa dilakukan, dan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan,” kata Isran.

"Februari mendatang saya akan ke Meksiko untuk mengikuti acara Governor's Climate and Forest (GCF) yang juga ada kaitannya mengenai emisi karbon, tepatnya di Yuvatan, Meksiko," sambungnya.

Pada pertengahan November tahun lalu, memanfaatkan momentum konferensi iklim PBB 2022 atau COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, Isran Noor juga melakukan lobi dengan Bank Dunia membahas opsi penjualan kelebihan emisi karbon dari Kaltim.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan, pertemuan itu membahas mengenai opsi penjualan kelebihan emisi karbon dari Kaltim melalui skema lelang Bank Dunia di Singapura.

Sri Wahyuni menjelaskan Isran Noor intensif melakukan lobi kepada Bank Dunia agar dana kompensasi karbon dari program FCPF-CF dapat dibayarkan secara penuh sesuai tahapan atau dengan opsi lain yang menguntungkan.

Menurutnya, inisiatif Pemprov Kaltim untuk melakukan perdagangan karbon dengan pihak lain telah mendapatkan dukungan dari Bank Dunia, sehingga menghasilkan skema lelang.

"Keberhasilan Kaltim untuk penjualan emisi karbon ini perlu dukungan dari kementerian teknis terkait agar jangkauan dan fleksibilitas dan mekanisme perdagangan karbon sebagai inisiatif daerah dapat dinaungi dengan regulasi guna mendorong hasil yang lebih optimal," papar Sri Wahyuni.