JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan atensi kepada dua daerah di Tanah Air dengan inflasi cukup tinggi. Yakni Provinsi Riau dengan inflasi sebesar 6,81 persen dan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan lonjakan inflasi sebesar 8,65 persen.

Hal itu dipaparkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (9/1/2023). 

Menurut Tito, hal ini perlu kerja sama dari pemerintah pusat untuk melakukan intervensi. Namun, pemerintah daerah bukan berarti tidak berbuat apa-apa dan langsung menyerah, tapi bisa melakukan langkah-langkah terobosan kreatif.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau, Syamsuar, secara virtual menjelaskan beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan inflasi, di antaranya kenaikan transportasi udara dan cukai rokok. 

Mendagri pun menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar harga terkontrol dan memantau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.

“Saya sarankan satu saja Pak (Gubernur Riau), tolong dicek di lapangan, apakah langkah-langkah itu sudah dikerjakan betul oleh anak buah atau tidak. Kadang-kadang mereka staf menyampaikan ‘sudah-sudah’, tapi kenyataan (belum),” terang Tito.

Selanjutnya, Bupati Kotabaru, Sayed Jafar, memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Upaya itu di antaranya menjalin kerja sama antardaerah, sidak pasar, operasi pasar merah, hingga bantuan bibit lombok dalam rangka pengendalian harga inflasi di desa melalui kelompok PKK Kotabaru.

Mendagri juga meminta agar Pemkab Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan pemaksimalan Satgas Pangan.

“Nah, sembilan item yang dikerjakan tadi masalahnya bukan sekadar sudah dikerjakan atau tidak, tapi tepat atau tidak, tantangannya beda tiap daerah. Saran kami dievaluasi kembali bersama staf dan kemudian bersama teman-teman stakeholder yang lain,” ujarnya.

Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Januari 2023, pada Desember 2022, inflasi (yoy) sepuluh kabupaten dengan inflasi tinggi yaitu Kabupaten Kotabaru 8,65 persen, Bulungan 7,98 persen, Jember 7,39 persen, Serang 7,22 persen, Cilacap 6,81 persen, Banggai 6,62 persen, Aceh Barat 6,56 persen, Sintang 6,50 persen, Banyumas 6,49 persen, dan Kudus 6,40 persen.

Sementara, sepuluh kota dengan inflasi tertinggi yaitu Kota Bau-Bau 8,35 persen, Bukittinggi 7,76 persen, Bandung 7,45 persen, Padang 7,38 persen, Kendari 7,11 persen, Kupang 7,07 persen, Pekanbaru 7,04 persen, Surakarta 7,03 persen, Banjarmasin 6,98 persen, dan Parepare 6,66 persen.

Di lain sisi, Mendagri juga mengapresiasi dua daerah dengan inflasi rendah, yaitu Banten dengan inflasi sebesar 4,56 persen dan Kabupaten Buleleng 4,63 persen. 

Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, secara virtual dalam rakor tersebut menyampaikan enam upaya konkret pihaknya dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan gerakan menanam.

Kemudian, secara virtual, Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, menyampaikan delapan strategi yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut di antaranya manajemen rantai persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan operasi pasar, monitoring ke distributor secara berkala, kerja sama antardaerah produsen, bantuan pangan, subsidi transportasi, serta melakukan pemantauan harga dan stok barang.