JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, kemampuan kepemimpinan (leadership) kepala daerah dalam mengatur program dan anggaran penting dalam pengendalian inflasi. 

“Kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk me-manage dengan baik. Ini untuk bisa menjadi catatan kita,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Tito memaparkan, realisasi pendapatan daerah sampai akhir 2022 yang mencapai 96,06 persen. Dia mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen. 

Pada tingkat provinsi ada Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Bali.

“Kemudian, kalau untuk yang kabupaten, ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun, seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu,” ungkap mantan Kapolri tersebut.

Mendagri juga memaparkan realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah yang mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen. Keduanya di atas rata-rata realisasi belanja di tingkat nasional sebesar 90,66 persen. Namun, ada pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.

“Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Sekda, tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara juga 79 persen, Kaltim ini kaya banget 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen,” papar Tito.

Di sisi lain, Mendagri juga merinci ada 19 Pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan sembilan langkah pengendalian inflasi daerah. Kemudian, ada sembilan pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.

“Ini yang 100 persen laporan terus, 19 Pemda. Saya terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai, dan Kota Surabaya. Ini laporannya bagus terus dan konsisten,” terangnya.

Sementara, sembilan Pemda yang sama sekali tak memberi laporan pelaksanaan sembilan langkah pengendalian inflasi daerah, di antaranya Kabupaten Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.

Tito menekankan agar kepala daerah beserta stakeholder terkait tak bosan-bosan berupaya mengendalikan inflasi karena menyangkut kehidupan rakyat.

“Di grassroot itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu yang di nomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa. Itu selalu nomor satu. Makanya ini kita harus betul-betul kerjakan dengan konsisten demi rakyat,” pungkasnya.