JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memastikan terbitnya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia. Dia tidak mau ambil pusing soal polemik atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

"Aku bingung sama orang-orang ini, belum baca sudah bilang enggak cocok. Maunya seperti apa. Yang namanya hidup ini kita tidak bisa memuaskan 100 persen manusia. Jadi, kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap diri manusia, tapi ingatlah bahwa kita ini berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk menciptakan lapangan kerja," kata Bahlil dalam acara Economic Challenges: Ambisi Investasi Saat Resesi di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Bahlil mengatakan, protes terhadap Perppu Cipta Kerja tetap diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, dia memastikan pemerintah akan tetap maju dengan Perppu tersebut demi menjaga kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global.

"Jadi, kalau satu dua masih ngomel-ngomel terus, ya sudahlah karena ini negara demokrasi, biarkan sajalah. Kami tetap akan menuju terus karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membawa ekonomi Indonesia baik, itulah tujuan pemerintah," ungkap Bahlil.

Bahlil menyebut, UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional dan diganti menjadi Perppu, merupakan aksi berani Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi regulasi.

"Karena jujur saja, kita ini ahli buat undang-undang, tapi paling tidak ahli dalam eksekusi undang-undang. Makanya, 79 UU disimplifikasi yang namanya UU Omnibus Law, UU Cipta Kerja," ujarnya.

Meski kemudian UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, Bahlil menyebut capaian peningkatan investasi di Indonesia beberapa waktu terakhir pun tidak terlepas dari dampak UU Cipta Kerja yang sempat terimplementasi.

"Peningkatan investasi kita dari Rp700 triliun menjadi Rp817 triliun. Sekarang Insya Allah bisa mencapai Rp1.200 triliun. Itu dampak dari UU Cipta Kerja," terang Bahlil.

Menurutnya, pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.200 triliun. Sementara, pada 2023 target realisasi investasi naik lagi mencapai Rp1.400 triliun.