JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah membantah ada permintaan dari Istana yang memerintahkan Ketua dan Anggota KPU RI ke KPU Provinsi untuk meloloskan Partai Gelora pada tahapan verifikasi faktual. 

Tudingan tersebut, kata Fahri, disampaikan Koalisi Masyarkaat Sipil Kawal Pemilu Bersih pada saat melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/1/2023).

Fahri pun merasa heran dengan sikap dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu. Sebab, ada upaya yang terstruktur, sistematis dan masif untuk mematikan Partai Gelora agar tidak mengikuti Pemilu 2024.

Mantan politisi PKS ini menduga bahwa, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ini, sedang membela kepentingan konglomerat dan ingin menjatuhkan Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024.

“Ngakunya masyarakat sipil, tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR RI khawatir dengan manuver yang dilakukan para mantan pimpinan KPU RI di Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ini. “Saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan,” jelasnya.  

Salah satu mantan pimpinan KPU yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ini adalah Hadar Gumay. Dia menduga eks pimpinan KPU RI itu membawa agenda terselubung dari para pemodal. 

Fahri memprediksi, ada kekhawatiran dari para pemodal terhadap sepak terjang Partai Gelora di 2024. Sehingga, berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan Partai Gelora.

“Mereka takut dengan gelombang rakyat yang akan menuntut pembaharuan total dalam cara kita bernegara melalui Partai Gelora,” katanya.

Lebih lanjut Fahri menyatakan bahwa para oligarki itu khawati Partai Gelora akan menjadi kekuatan besar dan melakukan perubahan dalam tatanan pemerintahan.

“Karena takut hukum tegak, korupsi dan segala kejahatan hilang. Mereka takut Indonesia bersatu mengubah nasib menjadi kekuatan yang diperhitungkan,” tandasnya.