JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah melakukan konsolidasi internal sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menjelaskan, konsolidasi diperlukan salah satunya untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi bersama stakeholder terkait.

Kemudian, kepala daerah juga perlu menyusun rencana konkret tindak lanjut hasil pertemuan Rakornas dengan melibatkan seluruh anggota Forkopimda dan stakeholder terkait. Terutama terkait pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kondisi di daerah masing-masing.

Wempi mengatakan, dalam Rakornas tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan delapan poin arahan, yakni pertumbunan ekonomi; pengendalian inflasi; penanganan kemiskinan ekstrem; penanganan stunting; kemudahan investasi; reformasi birokrasi, pengelolaan APBD, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); tata kota; serta pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024.

Selain arahan Presiden, Kemendagri juga menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, kepala daerah, hingga praktisi pendidikan yang terbagi dalam empat panel diskusi.

Wamendagri mengatakan, kesimpulan dari diskusi panel tersebut, di antaranya mengoptimalkan belanja daerah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan perekonomian domestik.

“Optimalkan belanja daerah untuk program padat karya hingga tingkat desa,” kata Wempi dikutip dari situs resmi Kemendagri, Kamis (19/1/2023).

Poin selanjutnya, perlunya menjaga harga barang dan jasa, khususnya bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, beras, dan rokok kretek filter. Kemudian, mendukung penuh gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan membangun komunikasi efektif dalam pengendalian inflasi.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat investasi dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam melalui digitalisasi. Upaya ini untuk menciptakan ekosistem industri yang komprehensif, berdaya saing, dan efisien.

“Pemanfaatan OSS (Online Single Submission) berbasis risiko yang mencakup penerbitan perizinan berusaha di semua sektor dan termasuk penanaman modal,” tuturnya.

Selain itu, pemda juga perlu mempercepat reformasi birokrasi. Lalu, sinergi program pusat dan daerah serta dukungan pembiayaan dalam penyediaan layanan transportasi juga perlu dilakukan.

Pemda juga perlu mengembangkan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur. Selanjutnya, menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan pendaftaran tanah, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta memanfaatkan Badan Bank Tanah.

Wamendagri menambahkan, Pemda juga perlu menangani masalah kesehatan, seperti persoalan gizi dan stunting melalui intervensi spesifik. Tak hanya itu, Pemda perlu mendukung penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kredibel dan akuntabel. Kemudian melaksanakan pembangunan berbasis digital, misalnya dalam menangani stunting di setiap desa.

“(Perlu) peningkatan jaminan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. Perlunya pendampingan dalam penggunaan anggaran daerah. Penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan negara mengedepankan upaya preventif,” pungkasnya.