JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan dalam situasi dunia yang mulai terjadi instabilitas. Di tengah instabilitas dunia, informasi intelijen adalah kunci yang diprioritaskan untuk memitigasi kejadian yang akan terjadi.

“Oleh sebab itu, saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan dari TNI, Polri, BIN dan informasi intelijen dari lembaga lain, sehingga menjadi informasi yang satu. Sehingga kita dapat mengambil kebijakan yang benar,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2023 secara tatap muka dan video conference di Ruang Bhineka Tunggal Ika (BTI), Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa UUD 1945 memandatkan untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, untuk tidak berpihak pada siapa pun dan negara mana pun. Indonesia hanya berpihak kepada perdamaian.

“Kenyataannya kalau sudah perang yang sulit adalah menghentikannya,” ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menjelaskan, Rapim Kemhan 2023 mengangkat tema Pertahanan Negara Kuat Mendukung dan Mengamankan Pembangunan Nasional. Tema ini mengandung makna bahwa Pertahanan Negara yang kuat akan mendukung dan mengamankan pembangunan nasional sebagai bentuk upaya mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertahanan Negara berpedoman kepada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, sasaran strategis pertahanan negara diarahkan kepada terbangunnya sishankamrata yang terintegrasi dan modern sebagai kunci utama dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional.

“Melalui Rapim Kemhan ini diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih intensif demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas penyelenggaraan Pertahanan Negara,” terang Prabowo.

Prabowo juga meyakini kemampuan menjaga pertahanan dalam negeri terwujud meskipun target 100 persen pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force(MEF) di 2024 terancam tidak bisa dicapai.

“Masalah kapan tercapainya (MEF), pokoknya kami yakin bahwa kita mampu menjaga republik ini. Kita punya kekuatan-kekuatan, ketahanan kita luar biasa,” kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan pertahanan luar biasa, termasuk dalam hal perlengkapan dan industri pertahanan dalam negeri.

“Jadi, saya kira soal perlengkapan kita, kemampuan industri dalam negeri luar biasa. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri,” imbuhnya.

Dalam PP 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tertuang pemenuhan MEF 100 persen pada 2024 sebagai salah satu indikator sasaran untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Namun, target itu direvisi menjadi 70 persen pada akhir 2024 sebagaimana bagian dari tahap III MEF 2019-2024.

Prabowo menjelaskan, keterlambatan pencapaian target MEF itu tak lepas dari situasi krisis dunia akibat pandemi COVID-19.

“Ancaman pandemi COVID-19 begitu luar biasa, di mana pemerintah fokusnya adalah melindungi rakyat. Jadi, anggaran-anggaran kita fokus mengatasi COVID-19. Jadi, kalau masalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) tertunda itu kita harus menghadapinya,” tegasnya.

Baru-baru ini, Kemhan telah menunjuk PT PAL Indonesia sebagai lead integrator dalam proyek perbaikan 41 kapal perang TNI Angkatan Laut (AL) melalui penandatanganan kontrak kerja sama refurbishment atau peremajaan yang menjadi bagian dari upaya pemenuhan MEF.